Connect with us

LEBAK

Pemkab Lebak Kawal Proyek Pembangunan Nasional

Published

on

Proyek pembangunan nasional yang ada di Kabupaten Lebak.

Bantenraya.id, Llebak – Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, mengawal proyek pembangunan nasional karena manfaatnya cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

“Kami memberikan kemudahan-kemudahan proses perizinan, termasuk analis dampak lingkungan (amdal) dan pembebasan lahan guna mendukung proyek pembangunan nasional itu,” kata Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak Teguh Eko Saputro di Lebak, Rabu (28/3/2018).

Pemerintah daerah menyambut positif adanya proyek pembangunan nasional sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Proyek pembangunan nasional yang ada di Kabupaten Lebak antara lain jalan Tol Serang-Panimbang yang melintasi lima kecamatan di Kabupaten Lebak.

Pembangunan jalur rel ganda Commuterline atau Kereta Rel Listrik (KRL) Stasiun Maja-Rangkasbitung.

Begitu juga proyek pembangunan Waduk Karian yang ditargetkan rampung 2019 sehingga bisa memasok air baku bagi masyarakat DKI Jakarta, Bogor serta Banten dan sekitarnya.

Pembangunan waduk itu akan menampung 209 juta meter kubik air dan menggenangi lahan seluas 1.740 hektare dengan luas keseluruhan 2.170 hektare.

Pasokan air baku itu dengan debit air 16,6 meter kubik per detik (m3/detik) untuk kawasan industri di Serang dan Cilegon sebesar 5,5 m3/detik, Rangkasbitung sebesar 0,3 m3/detik.

Kemudian Parung Panjang sebesar 0,2 m3/detik, Tigaraksa sebesar 2,5 m3/detik, Serpong sebesar 2,8 m3/detik, Maja sebesar 0,1 m3/detik dan DKI Jakarta sebesar 3,2 m3/detik.

Selain itu juga manfaat lain dari Bendungan Karian yaitu mengairi daerah irigasi Ciujung seluas 22.000 hektare dan pengendalian banjir dengan kapasitas tampungan banjir sebesar 60,8 juta meter kubik.

Bendungan Karian juga berpotensi menghasilkan tenaga listrik sebesar 1,8 MW (megawatt).

“Kami terus memfasilitasi pembebasan lahan untuk mensukseskan proyek pembangunan bendungan itu,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, proyek nasional itu akan direalisasikan tahun 2021 untuk reaktivasi jalur kereta api Rangkasbitung-Saketi-Bayah.

Pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mendukung realisasi reaktivasi jalur KA tersebut.

Selain itu juga melaksanakan pendataan terhadap ribuan kepala keluarga yang menempati lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Pendataan ulang dan pemetaan jalur perlu dilakukan, karena jalur Rangkasbitung-Saketi-Labuan sepanjang 70 Km dihentikan operasinya tahun 1980-an.

Sedangkan, jalur Rangkasbitung-Bayah sepanjang 150 Km dihentikan operasinya tahun 1960.

Kehadiran pembangunan proyek nasional tersebut secara langsung berdampak terhadap investor yang akan menanamkan modal usahanya di Kabupaten Lebak.

Apalagi, saat ini kawasan kota mandiri Maja sudah terdapat pembangunan permukiman seluas 10.000 hektare yang siap menampung 1,4 juta warga DKI Jakarta.

Permukiman kawasan Maja kini sudah dibangun perumahaan oleh PT Citra Maja Raya.

“Kami mendukung proyek nasional itu karena berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi warga setempat,” ujarnya menjelaskan.

Roji Santani, seorang tokoh masyarakat Kabupaten Lebak menyatakan kehadiran pembangunan nasional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga penyerapan ribuan tenaga kerja baru.

Selain itu juga Kabupaten Lebak akan lepas dari ketertinggalanya jika sudah terealisasi jalan tol Serang-Panimbang dan pengoperasi KRL Rangkasbitung-Jakarta.

“Kami yakin Lebak bisa sejajar dengan daerah lain yang maju di Banten adanya proyek pembangunan nasional itu,” katanya. (man)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LEBAK

36 Calon Kades di Lebak Deklarasikan Damai

Published

on

Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya.

Bantenraya.id, Lebak – Sebanyak 36 calon Kepala Desa dari 10 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Lebak melaksanakan deklarasi damai dalam proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2019.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dalam sambutannya di Aula Multatuli Setda Lebak, Selasa mengatakan, Pilkades harus menjadi pesta demokrasi bagi masyarakat yang bermartabat, sehingga menghasilkan pemimpin yang mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya.

“Kami tidak ingin pesta demokrasi ini tercederai oleh kita sendiri akibat perbedaan pemahaman didalam memaknai arti sesungguhnya dari pelaksanaan pilkades, pilkades bukan ajang untuk saling menjatuhkan dan mengalahkan, menebar kebencian dan permusuhan apalagi melakukan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” kata Bupati.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lebak, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lebak, Sekretaris Daerah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Bupati juga berpesan agar para calon Kades tampil elegan dengan visi misi yang menyentuh kehidupan masyarakat, dan memanfaatkan tiga hari masa kampanye untuk menyampaikan ide, gagasan serta program-program dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu Kapolres Kabupaten Lebak AKBP Firman Andreanto menyampaikan, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas) selama berlangsungnya Pilkades serentak, Polres Lebak akan menggelar pengamanan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan pre-ventif yang didukung penegakan hukum dalam rangka mengamankan setiap tahapan Pilkades.

“Saya tegaskan kepada seluruh personel TNI/Polri untuk tetap menjaga netralitas dengan tidak berpihak kepada calon tertentu dalam memberikan pelayanan maupun tindakan kepolisian lainnya selama berlangsungnya tahapan-tahapan Pilkades serentak di Kabupaten Lebak,” tegas Firman.

Pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Lebak akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 22 Oktober 2019. Hari ini, dari 19 tahapan Pilkades sampai penetapan calon kepala desa telah masuk pada tahap ke 16 yaitu persiapan kampanye dan masa tenang.

10 Desa dari 7 kecamatan yang mengikuti Pilkades serentak yaitu, Desa Rangkasbitung, Situregen, Sawarna, Sawarna Timur, Kaduhauk, Wantisari, Sukamarga, Margaluyu, Jalupang Girang, dan Desa Cidadap. (man)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

LEBAK

Kerajinan Batik Etnik Badui di Minati Pasar Vietnam

Published

on

Seorang perajin batik etnik badui yang diproduksi santri pondok pesantren Daarul Qoriin Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak.

Bantenraya.id, Lebak – Kerajinan batik etnik Badui yang diproduksi santri Pondok Pesantren Daarul Qoriian Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten diminati pasar Vietnam karena memiliki kualitas dan corak warnanya unik.

“Kita memasok batik Badui ke negara Vietnam itu setiap bulan dengan harga Rp500 ribu ukuran panjang 300 sentimeter dan lebar 150 meter,” kata Ketua UKM Ponpes Daarul Qoriin Endoh Mahfudoh di Lebak, Senin (30/9/2019).

Produksi batik etnik Badui memiliki corak dan motif banyak, seperti motif tapak kebo, dayang sumbi, kerang, belingbing, leuit dan lainnya.

Selain itu juga motif batik etnik Badui tentu berbeda dengan batik lainnya di Tanah Air.

Kelebihan motif batik Badui itu memiliki makna dan filosofi adat budaya masyarakat Badui yang matapencaharianya mengandalkan pertanian.

Selain itu juga warnanya didominasi biru dan hitam dan menunjukkan kecintaan terhadap alam dan hutan.

“Kami bisa memasok ke Vietnam itu setelah mengikuti pameran melalui promosi yang dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Banten,” katanya.

Menurut dia, dirinya memasok batik etnik Badui mencapai 60 kodi per bulan, bahkan saat ini permintaan pasar Vietnam meningkat.

Produksi batik etnik Badui di sini melibatkan 15 orang dan mereka bisa menghasilkan pendapatan ekonomi.

Sebab, kebanyakan santri yang memproduksi kerajinan batik itu sudah berkeluarga.

Selain itu juga pihaknya memasarkan kerajinan kain tenun Badui karena permintaan pasar Vietnam cukup baik.

Kebanyakan mereka membeli produk kain tenun dan selendang karena memiliki pola, warna, dan pengerjaan yang khas dan umumnya mengandalkan bahan alami untuk pewarnaan kain.

Tenun Badui memiliki 17 motif antara lain jenis tenun poleng dengan Corak Hisueng, Kacang Herang, Paul, Mursadam, Pepetikan, Magrib, Capit Hurang, Lepeut, dan Gula Aseng.

Motif tenun Suat dengan jenis Sungket, Samata, Adu Mancung, dan Sabuk Beureum. Serta, motif Aros dengan jenis Kembang Saka, Cikur,Anggeus dan Awi Gede.

“Kami memasok batik dan kain tenun Badui untuk mengenalkan kerajinan masyarakat tradisional bisa bersaing hingga menembus pasar dunia,” katanya. (mrs)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

LEBAK

Kemenag Lebak Fokus Majukan Pondok Pesantren Pascapenerbitan UU

Published

on

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak fokus memajukan pondok pesantren pascapenerbitan Undang-Undang tentang Pesantren untuk mendukung generasi bangsa yang memiliki sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berakhlak.

Bantenraya.id, Lebak – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak fokus memajukan pondok pesantren pascapenerbitan Undang-Undang tentang Pesantren untuk mendukung generasi bangsa yang memiliki sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berakhlak.

“Kita yakin ponpes mampu mencetak anak-anak bangsa yang berkualitas dan relegius,” kata Kepala Seksi Pondok Pesantren Kantor Kemenag Kabupaten Lebak Ajrum Firdaus di Lebak, Senin (30/9/2019).

Pengelola ponpes salafi (tradisional) dan modern di Kabupaten Lebak mengucapkan rasa syukur atas terbitnya UU Pesantren dan merupakan bentuk pengakuan pemerintah.

Penerbitan UU Pesantren diharapkan ponpes mengalami kemajuan baik mutu pendidikan maupun sarana dan prasarana gedung.

Selama ini, kata dia, banyak ponpes yang dikelola masyarakat kondisinya memprihatinkan.

Mereka para santri mengikuti proses pendidikan kondisi gedungnya sudah tidak layak, seperti di gubuk-gubuk dan jika hujan kebocoran.

“Kita berharap melalui UU Pesantren tidak ada lagi santri belajar di gedung gubuk itu,” katanya.

Menurut dia, UU Pesantren bagian bentuk pengakuan pemerintah, dimana keberadaan ponpes zaman penjajahan Belanda melahirkan generasi bangsa yang militan.

Mereka para santri melakukan perjuangan untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia.

Perjuangan itu, kata dia, dari hasil pendidikan selama di ponpes sehingga membangkitkan patriotisme untuk kemerdekaan bangsa.

“Kami menilai wajar jika pemerintah memberikan pengakuan terhadap pesantren karena dulu ponpes menjadikan basis untuk kemerdekaan RI,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya saat ini jumlah ponpes di Kabupaten Lebak tercatat 1.700 unit dan kemungkinan bertambah karena pendataan masih berlangsung hingga Desember mendatang.

Pendataan ponpes tersebut agar seluruh ponpes masuk aplikasi internet secara online,sehingga bisa diketahui keunggulan masing-masing ponpes tersebut.

Pemerintah akan melakukan intervensi terhadap pesantren dengan terbitnya UU Pesantren tersebut, di antaranya bantuan pembangunan sarana dan prasarana juga peningkatan kompetensi kualitas mutu pendidikan.

Disamping itu juga dikembangkan penerapan kurikulum kitab gundul dan pengelola ponpes harus lulusan ponpes.

“Kami optimistis ke depan ponpes di sini mengalami kemajuan, sehingga dapat mencetak ulama, cendikia dan kiyai yang memiliki SDM unggul, berkarakter dan berakhlak mulia,” katanya. (mrs)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending