Connect with us

LEBAK

Pemprov Banten Harus Realisasikan Sekolah Gratis

Published

on

Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Bantenraya.id, Lebak – Pemerintah Provinsi Banten yang menjanjikan sekolah gratis pada jenjang SMA/SMK harus merealisasikan dan membuktikannya sehingga tidak menjadikan dagangan retorika politis saja.

“Kami saat ini bingung adanya pernyataan sekolah gratis karena dana bantuan operasional sekolah tidak mencukupi,” kata Kepala SMAN 1 Cikulur, Kabupaten Lebak Mumu Chaerul Mufti, di Lebak, Senin (2/4/2018).

Pembebasan biaya pendidikan sekolah gratis yang diluncurkan Gubernur Banten Wahidin Halim hingga kini belum jelas, sebab sekolah belum menerima peraturan gubernur (pergub) maupun surat edaran tentang sekolah gratis itu.

Akibat pernyataan sekolah gratis berdampak bagi pihak sekolah tidak kondusif dan dilematis bagi pengelola sekolah.

Apabila sekolah menerapkan iuran partisipasi pendidikan kepada orang tua disalahkan, dan jika tidak melakukan tentu berdampak terhadap KBM, katanya lagi.

Padahal pendidikan itu tentu tidak lepas dengan dukungan dana yang diperlukan. Karena itu, pihaknya mendesak Pemprov Banten dapat merealisasikan sekolah gratis tersebut.

“Kami sebagai pengelola sekolah tentu mendukung sekolah gratis jika penyaluran dana BOS memenuhi kebutuhan sekolah,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, minimal biaya pendidikan untuk per siswa di Kabupaten sebesar Rp4,5 juta per tahun.

Sedangkan, biaya pendidikan yang dikucurkan pemerintah pusat melalui bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp1,4 juta dan BOS daerah Rp1,1 juta.

Penyaluran dana BOS itu sebesar Rp2,5 juta tentu kurang dibandingkan kebutuhan Rp4,5 juta.

Biaya pendidikan di Kabupaten Lebak juga bervariasi kemungkinan untuk SMAN 1 dan SMAN 3 Rangkasbitung bisa mencapai Rp6 juta per tahun.

Kekurangan dana pendidikan itu, terpaksa pihak sekolah masih memerlukan partisipasi orang tua siswa.

“Kami bisa menggratiskan biaya pendidikan jika BOSDA itu dikucurkan sebesar Rp2,1 juta,” katanya pula.

Kepala SMAN 1 Warunggunung, Kabupaten Lebak Tuti Tuarsih mengatakan pihaknya hingga kini masih membutuhkan dana partisipasi pendidikan dari orang tua murid, sebab dana BOS yang dikucurkan pemerintah masih kekurangan.

Namun, pihaknya tidak mewajibkan bagi siswa dari kalangan keluarga miskin.

“Kami masih membutuhkan dana partisipasi orang tua karena nilai bantuan BOS masih kekurangan,” katanya lagi.

Mantan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lebak Hasan Alaydrus mengatakan pihaknya meminta pemerintah agar mengkaji terlebih dahulu penerapan sekolah gratis melalui dana BOS.

Selama ini, penerapan sekolah gratis tidak efektif dan tidak menyelesaikan masalah penuntasan wajib belajar pendidikan selama 12 tahun.

Selain itu, menurutnya, pendidikan digratiskan dengan tidak memandang apakah mereka anak dari keluarga kaya maupun miskin.

Dengan begitu, kata dia, pendidikan dinilai tidak adil sebab seluruh siswa dipukul rata gratis, meskipun terdapat anak pejabat maupun pengusaha.

“Saya kira tidak lucu jika anak pengusaha digratiskan dan pendidikan tak adil juga kurang mendidik masyarakat,” katanya pula.

Ia mengatakan, lebih baik penggunaan BOS diutamakan bagi siswa miskin untuk membeli keperluan perlengkapan sekolah, seperti pakaian seragam, buku, sepatu, pulpen, biaya transportasi dari rumah ke sekolah, dan biaya kegiatan belajar mengajar.

Apalagi, lokasi sekolah di pelosok desa terpencil di Kabupaten Lebak mereka pergi ke sekolah harus menempuh jarak tempuh mencapai tujuh sampai 10 kilometer dengan menggunakan angkutan ojek atau kendaraan umum.

Karena itu, kata dia, banyak anak-anak dari keluarga miskin putus sekolah karena kesulitan biaya transportasi tersebut.

“Saya sangat setuju dana BOS untuk siswa miskin saja, dan saya mendukung jika sekolah menerapkan subsidi silang dari anak orang kaya ke anak tidak mampu untuk mencegah putus sekolah,” ujarnya lagi.

Gunawan, siswa SMKN 1 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak mengaku dirinya termasuk salah satu siswa kurang mampu secara ekonomi karena orang tuanya sebagai asisten rumah tangga, namun hingga kini tetap masih membayar dana SPP bulanan.

“Kami berharap pemerintah harus merealisasikan sekolah gratis, sehingga bisa meringankan beban ekonomi orang tua,” katanya pula. (man)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LEBAK

Buka Akses Transportasi, Kodim Lebak Laksanakan Pra – TMMD Bangun Jalan

Published

on

Proses pembangunan jalan oleh prajurit TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Bantenraya.id, Lebak – Komando Distrik Militer (Kodim) 0603 Lebak melaksanakan Pra-TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) dengan membangun jalan pedesaan di pedalaman Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten untuk membuka akses lalu lintas di daerah itu.

“Pembangunan jalan itu sepanjang 7 Km menghubungkan antardesa Cipedang dan Pasindangan,” kata Komandan Kodim (Dandim) 0603 Lebak Letkol (Kav) Yuda Setiawan di Lebak, Senin (19/8/2019).

Pra-TMMD tersebut, ujar dia, kini sudah sampai di badan jalan pedesaan. Sebelumnya, realisasi pembangunan jalan pedesaan itu harus menembus hutan belukar dan perbukitan.

“Kami optimistis pembangunan jalan yang menghubungkan antardesa Cipedang-Pasindangan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Pembangunan jalan desa ini juga untuk mempersiapkan SDM unggul untuk kemajuan Indonesia sesuai tema HUT Kemerdekaan RI ke-74,” katanya menegaskan.

Mereka para anggota TNI semangat, tak kenal lelah dan bekerja keras membangun jalan desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, kata dia.

Ia mengatakan, pelaksanaan TMDD dijadwalkan Oktober 2019 sesuai progres pembangunan jalan tersebut.

“Kami menilai pembangunan jalan desa manfaatnya luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat, karena akses lalu lintas masyarakat bisa dilakukan selama 24 jam,” ujarnya

Sehingga, lanjut dia, pembangunan ini dapat menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Apalagi, sebagian besar masyarakat setempat berprofesi sebagai petani yang harus memasarkan komoditas pertaniannya ke luar daerah.

Selain itu, ia menjelaskan. pembangunan jalan desa dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena mereka akan lebih mudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan dari Puskesmas maupun RSUD Adjidarmo Rangkasbitung.

Anak-anak mereka pun, kata dia, bisa mendapat akses ke sekolah dengan lancar.

Apabila, jalan tersebut sudah dilakukan pengerasan, pengaspalan atau betonisasi serta bisa dilintasi berbagai angkutan warga, maka pihaknya akan menyerahkannya ke pemerintah desa setempat.

Sementara itu, masyarakat Desa Pasindangan Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak mengaku merasa lega setelah dilakukan pembangunan jalan antardesa dalam program TMMD itu.

“Kami yakin dengan terbukanya jalan desa itu dipastikan biaya angkutan murah dan kegiatan ekonomi masyarakat pun meningkat, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dan pengangguran,” kata Sobri, seorang warga Desa Pasindangan Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak. (mrs)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

LEBAK

Program Swasembada Pangan di Lebak didukung Kodim 0603

Published

on

Kodim Lebak berkomitmen untuk mendukung program swasembada pangan sesuai nota kesepahaman yang ditandatangani TNI dan Kementerian Pertanian.

Bantenraya.id, Lebak – Komando Distrik Militer (Kodim) 0603 Lebak berkomitmen untuk mendukung program swasembada pangan sesuai nota kesepahaman yang ditandatangani TNI dan Kementerian Pertanian.

“Kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) setempat untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan,” kata Dandim 0603 Lebak Letkol (Kav) Yuda Setiawan di Lebak, Minggu (18/8/2019).

Kodim 0603 Lebak mengapresiasi produksi pangan di daerah itu tahun ke tahun surplus dan memberikan kontribusi terhadap pangan nasional dengan memasok ke luar daerah, seperti Tangerang, DKI Jakarta dan Bogor.

Untuk mendukung program swasembada pangan, kata dia, TNI sebagai tenaga pendamping petani bertugas memberikan penyuluhan dan menunjang perbaikan sarana pertanian.

Bahkan, TNI juga membantu pembangunan percetakan sawah baru di Kecamatan Cirinten.

“Kami tak kenal lelah dan bekerja keras sebagai komitmen untuk mendukung program swasembada pangan, karena merupakan program pemerintah, ” tegasnya.

Ia mengatakan, TNI bersama Distanbun dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat membuka “Posko Mitigasi Kekeringan”.

Dimana posko itu dipusatkan pada Distanbun untuk menangani areal persawahan petani yang mengalami kekeringan akibat kemarau itu.

Apabila, petani itu melaporkan kekeringan,namun terdapat sumber potensi air permukaan, maka TNI, petugas Distanbun dan BPBD ke lapangan untuk membantu penyaluran pompa air.

Pompa air itu, kata dia, nantinya dilakukan penyedotan air permukaan untuk menyelamatkan tanaman padi agar tidak gagal panen.

Selama ini, kata dia, kekeringan belum mengkhawatirkan gagal panen karena terbantu adanya peyaluran bantuan pompa air tersebut.

“Kami menerima laporan dari Distanbun musim kemarau itu tidak mengakibatkan gagal panen,” ujarnya menjelaskan.

Sementara itu, Kepala Distanbun Kabupaten Lebak Dede Supriatna mengatakan pihaknya menjamin kekeringan yang menimpa tanaman padi di daerah ini belum berdampak terhadap produksi pangan setelah dilakukan pompanisasi guna menyelamatkan tanaman padi agar tidak terjadi gagal panen.

Berdasarkan data di Posko Mitigasi Kekeringan Distanbun Kabupaten Lebak tercatat seluas 2.760 hektare sawah mengalami kekeringan dan terdiri dari seluas 1.984 hektare kategori ringan, seluas 441 hektare sedang dan seluas 335 hektare berat. Sedangkan, angka tanam seluas 35.913 hektare.

“Kami bekerja sama dengan TNI untuk membantu pemasangan pompa air agar kekeringan yang terjadi saat ini tidak berpengaruh terhadap program ketahanan pangan,” ujar Dede.

Ia menjelaskan kekeringan yang melanda areal persawahan di daerah ini hingga sekarang belum menjadikan ancaman produksi pangan.

Persediaan produksi beras Januari-Juni 2019 di Kabupaten Lebak melimpah karena produksi panen padi sebanyak 358.961 Gabah Kering Pungut (GKP) dan 305.117 Gabah Kering Giling (GKG).

Produksi padi tersebut jika dijadikan dalam bentuk beras sebanyak 167.814 ton dan kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Lebak 11.977 ton/bulan dan 143.724 ton/tahun dengan penduduk 1,2 juta jiwa.

Dari 167.814 ton setara beras itu kebutuhan beras hingga Juni 2019 sebanyak 71.862 ton maka dipastikan surplus 95.953 ton dan mencukupi untuk kebutuhan selama delapan bulan ke depan.

“Kami yakin pasokan beras masih didatangkan dari petani lokal dan harga beras juga stabil,” katanya. (mys)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

LEBAK

Enam Kecamatan di Lebak Krisis Air Bersih

Published

on

Sebanyak enam kecamatan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sejak satu bulan terakhir krisis air bersih akibat kemarau panjang.

Bantenraya.id, Lebak – Sebanyak enam kecamatan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sejak satu bulan terakhir krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda daerah itu.

“Krisis bersih itu karena air bawah tanah, seperti sumur timba, sumur bor, jetpump listrik dan sumber mata air mengering,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak Kaprawi di Lebak, Rabu (14/8/2019).

Masyarakat yang terdampak krisis air bersih di enam kecamatan antara lain Kecamatan Sajira, Maja, Leuwidamar, Bojongmanik, Wanassalam dan Warunggunung.

Mereka warga yang krisis air bersih tersebar di 15 desa dari enam kecamatan tersebut.

Saat ini, masyarakat di sana untuk memenuhi kebutuhan mandi, cuci dan kakus (MCK) terpaksa berjalan kaki menuju lokasi daerah aliran sungai maupun kolam.

Selain itu juga masyarakat membuat lubang-lubang di tepi sungai untuk menampung air.

Bahkan, di antaranya warga sejak dinihari mendatangi sumber mata air yang ada di perbukitan dengan mengantre.

“Krisis air bersih dipastikan meluas karena hingga kini belum ada tanda-tanda curah hujan,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, BPBD hingga kini belum menetapkan status tanggap darurat kekeringan, meski dialami krisis air bersih di enam kecamatan.

Namun tidak tertutup kemungkinan satu pekan ke depan tidak ada hujan, dipastikan ditetapkan status tanggap darurat kekeringan.

“Kami terus mengoptimalkan pendistribusian pasokan air bersih ke desa-desa yang dilanda kesulitan air bersih akibat kekeringan itu,” ujarnya.

Sejumlah warga Desa Lebak Pariang, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, mengaku bahwa mereka merasa lega setelah mendapat bantuan air bersih sebanyak dua tangki dari BPBD setempat.

Pasokan air bersih itu dipastikan mencukupi untuk kebutuhan tiga hari ke depan.

“Kami berterima kasih kepada BPBD setempat, karena setiap pekan dipasok air bersih,” kata Adnan, warga setempat. (ant)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending