Connect with us

LEBAK

Pemprov Banten Harus Realisasikan Sekolah Gratis

Published

on

Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Bantenraya.id, Lebak – Pemerintah Provinsi Banten yang menjanjikan sekolah gratis pada jenjang SMA/SMK harus merealisasikan dan membuktikannya sehingga tidak menjadikan dagangan retorika politis saja.

“Kami saat ini bingung adanya pernyataan sekolah gratis karena dana bantuan operasional sekolah tidak mencukupi,” kata Kepala SMAN 1 Cikulur, Kabupaten Lebak Mumu Chaerul Mufti, di Lebak, Senin (2/4/2018).

Pembebasan biaya pendidikan sekolah gratis yang diluncurkan Gubernur Banten Wahidin Halim hingga kini belum jelas, sebab sekolah belum menerima peraturan gubernur (pergub) maupun surat edaran tentang sekolah gratis itu.

Akibat pernyataan sekolah gratis berdampak bagi pihak sekolah tidak kondusif dan dilematis bagi pengelola sekolah.

Apabila sekolah menerapkan iuran partisipasi pendidikan kepada orang tua disalahkan, dan jika tidak melakukan tentu berdampak terhadap KBM, katanya lagi.

Padahal pendidikan itu tentu tidak lepas dengan dukungan dana yang diperlukan. Karena itu, pihaknya mendesak Pemprov Banten dapat merealisasikan sekolah gratis tersebut.

“Kami sebagai pengelola sekolah tentu mendukung sekolah gratis jika penyaluran dana BOS memenuhi kebutuhan sekolah,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, minimal biaya pendidikan untuk per siswa di Kabupaten sebesar Rp4,5 juta per tahun.

Sedangkan, biaya pendidikan yang dikucurkan pemerintah pusat melalui bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp1,4 juta dan BOS daerah Rp1,1 juta.

Penyaluran dana BOS itu sebesar Rp2,5 juta tentu kurang dibandingkan kebutuhan Rp4,5 juta.

Biaya pendidikan di Kabupaten Lebak juga bervariasi kemungkinan untuk SMAN 1 dan SMAN 3 Rangkasbitung bisa mencapai Rp6 juta per tahun.

Kekurangan dana pendidikan itu, terpaksa pihak sekolah masih memerlukan partisipasi orang tua siswa.

“Kami bisa menggratiskan biaya pendidikan jika BOSDA itu dikucurkan sebesar Rp2,1 juta,” katanya pula.

Kepala SMAN 1 Warunggunung, Kabupaten Lebak Tuti Tuarsih mengatakan pihaknya hingga kini masih membutuhkan dana partisipasi pendidikan dari orang tua murid, sebab dana BOS yang dikucurkan pemerintah masih kekurangan.

Namun, pihaknya tidak mewajibkan bagi siswa dari kalangan keluarga miskin.

“Kami masih membutuhkan dana partisipasi orang tua karena nilai bantuan BOS masih kekurangan,” katanya lagi.

Mantan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lebak Hasan Alaydrus mengatakan pihaknya meminta pemerintah agar mengkaji terlebih dahulu penerapan sekolah gratis melalui dana BOS.

Selama ini, penerapan sekolah gratis tidak efektif dan tidak menyelesaikan masalah penuntasan wajib belajar pendidikan selama 12 tahun.

Selain itu, menurutnya, pendidikan digratiskan dengan tidak memandang apakah mereka anak dari keluarga kaya maupun miskin.

Dengan begitu, kata dia, pendidikan dinilai tidak adil sebab seluruh siswa dipukul rata gratis, meskipun terdapat anak pejabat maupun pengusaha.

“Saya kira tidak lucu jika anak pengusaha digratiskan dan pendidikan tak adil juga kurang mendidik masyarakat,” katanya pula.

Ia mengatakan, lebih baik penggunaan BOS diutamakan bagi siswa miskin untuk membeli keperluan perlengkapan sekolah, seperti pakaian seragam, buku, sepatu, pulpen, biaya transportasi dari rumah ke sekolah, dan biaya kegiatan belajar mengajar.

Apalagi, lokasi sekolah di pelosok desa terpencil di Kabupaten Lebak mereka pergi ke sekolah harus menempuh jarak tempuh mencapai tujuh sampai 10 kilometer dengan menggunakan angkutan ojek atau kendaraan umum.

Karena itu, kata dia, banyak anak-anak dari keluarga miskin putus sekolah karena kesulitan biaya transportasi tersebut.

“Saya sangat setuju dana BOS untuk siswa miskin saja, dan saya mendukung jika sekolah menerapkan subsidi silang dari anak orang kaya ke anak tidak mampu untuk mencegah putus sekolah,” ujarnya lagi.

Gunawan, siswa SMKN 1 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak mengaku dirinya termasuk salah satu siswa kurang mampu secara ekonomi karena orang tuanya sebagai asisten rumah tangga, namun hingga kini tetap masih membayar dana SPP bulanan.

“Kami berharap pemerintah harus merealisasikan sekolah gratis, sehingga bisa meringankan beban ekonomi orang tua,” katanya pula. (man)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LEBAK

36 Calon Kades di Lebak Deklarasikan Damai

Published

on

Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya.

Bantenraya.id, Lebak – Sebanyak 36 calon Kepala Desa dari 10 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Lebak melaksanakan deklarasi damai dalam proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2019.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dalam sambutannya di Aula Multatuli Setda Lebak, Selasa mengatakan, Pilkades harus menjadi pesta demokrasi bagi masyarakat yang bermartabat, sehingga menghasilkan pemimpin yang mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya.

“Kami tidak ingin pesta demokrasi ini tercederai oleh kita sendiri akibat perbedaan pemahaman didalam memaknai arti sesungguhnya dari pelaksanaan pilkades, pilkades bukan ajang untuk saling menjatuhkan dan mengalahkan, menebar kebencian dan permusuhan apalagi melakukan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” kata Bupati.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lebak, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lebak, Sekretaris Daerah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Bupati juga berpesan agar para calon Kades tampil elegan dengan visi misi yang menyentuh kehidupan masyarakat, dan memanfaatkan tiga hari masa kampanye untuk menyampaikan ide, gagasan serta program-program dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu Kapolres Kabupaten Lebak AKBP Firman Andreanto menyampaikan, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas) selama berlangsungnya Pilkades serentak, Polres Lebak akan menggelar pengamanan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan pre-ventif yang didukung penegakan hukum dalam rangka mengamankan setiap tahapan Pilkades.

“Saya tegaskan kepada seluruh personel TNI/Polri untuk tetap menjaga netralitas dengan tidak berpihak kepada calon tertentu dalam memberikan pelayanan maupun tindakan kepolisian lainnya selama berlangsungnya tahapan-tahapan Pilkades serentak di Kabupaten Lebak,” tegas Firman.

Pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Lebak akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 22 Oktober 2019. Hari ini, dari 19 tahapan Pilkades sampai penetapan calon kepala desa telah masuk pada tahap ke 16 yaitu persiapan kampanye dan masa tenang.

10 Desa dari 7 kecamatan yang mengikuti Pilkades serentak yaitu, Desa Rangkasbitung, Situregen, Sawarna, Sawarna Timur, Kaduhauk, Wantisari, Sukamarga, Margaluyu, Jalupang Girang, dan Desa Cidadap. (man)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

LEBAK

Kerajinan Batik Etnik Badui di Minati Pasar Vietnam

Published

on

Seorang perajin batik etnik badui yang diproduksi santri pondok pesantren Daarul Qoriin Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak.

Bantenraya.id, Lebak – Kerajinan batik etnik Badui yang diproduksi santri Pondok Pesantren Daarul Qoriian Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten diminati pasar Vietnam karena memiliki kualitas dan corak warnanya unik.

“Kita memasok batik Badui ke negara Vietnam itu setiap bulan dengan harga Rp500 ribu ukuran panjang 300 sentimeter dan lebar 150 meter,” kata Ketua UKM Ponpes Daarul Qoriin Endoh Mahfudoh di Lebak, Senin (30/9/2019).

Produksi batik etnik Badui memiliki corak dan motif banyak, seperti motif tapak kebo, dayang sumbi, kerang, belingbing, leuit dan lainnya.

Selain itu juga motif batik etnik Badui tentu berbeda dengan batik lainnya di Tanah Air.

Kelebihan motif batik Badui itu memiliki makna dan filosofi adat budaya masyarakat Badui yang matapencaharianya mengandalkan pertanian.

Selain itu juga warnanya didominasi biru dan hitam dan menunjukkan kecintaan terhadap alam dan hutan.

“Kami bisa memasok ke Vietnam itu setelah mengikuti pameran melalui promosi yang dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Banten,” katanya.

Menurut dia, dirinya memasok batik etnik Badui mencapai 60 kodi per bulan, bahkan saat ini permintaan pasar Vietnam meningkat.

Produksi batik etnik Badui di sini melibatkan 15 orang dan mereka bisa menghasilkan pendapatan ekonomi.

Sebab, kebanyakan santri yang memproduksi kerajinan batik itu sudah berkeluarga.

Selain itu juga pihaknya memasarkan kerajinan kain tenun Badui karena permintaan pasar Vietnam cukup baik.

Kebanyakan mereka membeli produk kain tenun dan selendang karena memiliki pola, warna, dan pengerjaan yang khas dan umumnya mengandalkan bahan alami untuk pewarnaan kain.

Tenun Badui memiliki 17 motif antara lain jenis tenun poleng dengan Corak Hisueng, Kacang Herang, Paul, Mursadam, Pepetikan, Magrib, Capit Hurang, Lepeut, dan Gula Aseng.

Motif tenun Suat dengan jenis Sungket, Samata, Adu Mancung, dan Sabuk Beureum. Serta, motif Aros dengan jenis Kembang Saka, Cikur,Anggeus dan Awi Gede.

“Kami memasok batik dan kain tenun Badui untuk mengenalkan kerajinan masyarakat tradisional bisa bersaing hingga menembus pasar dunia,” katanya. (mrs)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

LEBAK

Kemenag Lebak Fokus Majukan Pondok Pesantren Pascapenerbitan UU

Published

on

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak fokus memajukan pondok pesantren pascapenerbitan Undang-Undang tentang Pesantren untuk mendukung generasi bangsa yang memiliki sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berakhlak.

Bantenraya.id, Lebak – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak fokus memajukan pondok pesantren pascapenerbitan Undang-Undang tentang Pesantren untuk mendukung generasi bangsa yang memiliki sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berakhlak.

“Kita yakin ponpes mampu mencetak anak-anak bangsa yang berkualitas dan relegius,” kata Kepala Seksi Pondok Pesantren Kantor Kemenag Kabupaten Lebak Ajrum Firdaus di Lebak, Senin (30/9/2019).

Pengelola ponpes salafi (tradisional) dan modern di Kabupaten Lebak mengucapkan rasa syukur atas terbitnya UU Pesantren dan merupakan bentuk pengakuan pemerintah.

Penerbitan UU Pesantren diharapkan ponpes mengalami kemajuan baik mutu pendidikan maupun sarana dan prasarana gedung.

Selama ini, kata dia, banyak ponpes yang dikelola masyarakat kondisinya memprihatinkan.

Mereka para santri mengikuti proses pendidikan kondisi gedungnya sudah tidak layak, seperti di gubuk-gubuk dan jika hujan kebocoran.

“Kita berharap melalui UU Pesantren tidak ada lagi santri belajar di gedung gubuk itu,” katanya.

Menurut dia, UU Pesantren bagian bentuk pengakuan pemerintah, dimana keberadaan ponpes zaman penjajahan Belanda melahirkan generasi bangsa yang militan.

Mereka para santri melakukan perjuangan untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia.

Perjuangan itu, kata dia, dari hasil pendidikan selama di ponpes sehingga membangkitkan patriotisme untuk kemerdekaan bangsa.

“Kami menilai wajar jika pemerintah memberikan pengakuan terhadap pesantren karena dulu ponpes menjadikan basis untuk kemerdekaan RI,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya saat ini jumlah ponpes di Kabupaten Lebak tercatat 1.700 unit dan kemungkinan bertambah karena pendataan masih berlangsung hingga Desember mendatang.

Pendataan ponpes tersebut agar seluruh ponpes masuk aplikasi internet secara online,sehingga bisa diketahui keunggulan masing-masing ponpes tersebut.

Pemerintah akan melakukan intervensi terhadap pesantren dengan terbitnya UU Pesantren tersebut, di antaranya bantuan pembangunan sarana dan prasarana juga peningkatan kompetensi kualitas mutu pendidikan.

Disamping itu juga dikembangkan penerapan kurikulum kitab gundul dan pengelola ponpes harus lulusan ponpes.

“Kami optimistis ke depan ponpes di sini mengalami kemajuan, sehingga dapat mencetak ulama, cendikia dan kiyai yang memiliki SDM unggul, berkarakter dan berakhlak mulia,” katanya. (mrs)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending