Connect with us

LEBAK

Pemprov Banten Harus Realisasikan Sekolah Gratis

Published

on

Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Bantenraya.id, Lebak – Pemerintah Provinsi Banten yang menjanjikan sekolah gratis pada jenjang SMA/SMK harus merealisasikan dan membuktikannya sehingga tidak menjadikan dagangan retorika politis saja.

“Kami saat ini bingung adanya pernyataan sekolah gratis karena dana bantuan operasional sekolah tidak mencukupi,” kata Kepala SMAN 1 Cikulur, Kabupaten Lebak Mumu Chaerul Mufti, di Lebak, Senin (2/4/2018).

Pembebasan biaya pendidikan sekolah gratis yang diluncurkan Gubernur Banten Wahidin Halim hingga kini belum jelas, sebab sekolah belum menerima peraturan gubernur (pergub) maupun surat edaran tentang sekolah gratis itu.

Akibat pernyataan sekolah gratis berdampak bagi pihak sekolah tidak kondusif dan dilematis bagi pengelola sekolah.

Apabila sekolah menerapkan iuran partisipasi pendidikan kepada orang tua disalahkan, dan jika tidak melakukan tentu berdampak terhadap KBM, katanya lagi.

Padahal pendidikan itu tentu tidak lepas dengan dukungan dana yang diperlukan. Karena itu, pihaknya mendesak Pemprov Banten dapat merealisasikan sekolah gratis tersebut.

“Kami sebagai pengelola sekolah tentu mendukung sekolah gratis jika penyaluran dana BOS memenuhi kebutuhan sekolah,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, minimal biaya pendidikan untuk per siswa di Kabupaten sebesar Rp4,5 juta per tahun.

Sedangkan, biaya pendidikan yang dikucurkan pemerintah pusat melalui bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp1,4 juta dan BOS daerah Rp1,1 juta.

Penyaluran dana BOS itu sebesar Rp2,5 juta tentu kurang dibandingkan kebutuhan Rp4,5 juta.

Biaya pendidikan di Kabupaten Lebak juga bervariasi kemungkinan untuk SMAN 1 dan SMAN 3 Rangkasbitung bisa mencapai Rp6 juta per tahun.

Kekurangan dana pendidikan itu, terpaksa pihak sekolah masih memerlukan partisipasi orang tua siswa.

“Kami bisa menggratiskan biaya pendidikan jika BOSDA itu dikucurkan sebesar Rp2,1 juta,” katanya pula.

Kepala SMAN 1 Warunggunung, Kabupaten Lebak Tuti Tuarsih mengatakan pihaknya hingga kini masih membutuhkan dana partisipasi pendidikan dari orang tua murid, sebab dana BOS yang dikucurkan pemerintah masih kekurangan.

Namun, pihaknya tidak mewajibkan bagi siswa dari kalangan keluarga miskin.

“Kami masih membutuhkan dana partisipasi orang tua karena nilai bantuan BOS masih kekurangan,” katanya lagi.

Mantan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lebak Hasan Alaydrus mengatakan pihaknya meminta pemerintah agar mengkaji terlebih dahulu penerapan sekolah gratis melalui dana BOS.

Selama ini, penerapan sekolah gratis tidak efektif dan tidak menyelesaikan masalah penuntasan wajib belajar pendidikan selama 12 tahun.

Selain itu, menurutnya, pendidikan digratiskan dengan tidak memandang apakah mereka anak dari keluarga kaya maupun miskin.

Dengan begitu, kata dia, pendidikan dinilai tidak adil sebab seluruh siswa dipukul rata gratis, meskipun terdapat anak pejabat maupun pengusaha.

“Saya kira tidak lucu jika anak pengusaha digratiskan dan pendidikan tak adil juga kurang mendidik masyarakat,” katanya pula.

Ia mengatakan, lebih baik penggunaan BOS diutamakan bagi siswa miskin untuk membeli keperluan perlengkapan sekolah, seperti pakaian seragam, buku, sepatu, pulpen, biaya transportasi dari rumah ke sekolah, dan biaya kegiatan belajar mengajar.

Apalagi, lokasi sekolah di pelosok desa terpencil di Kabupaten Lebak mereka pergi ke sekolah harus menempuh jarak tempuh mencapai tujuh sampai 10 kilometer dengan menggunakan angkutan ojek atau kendaraan umum.

Karena itu, kata dia, banyak anak-anak dari keluarga miskin putus sekolah karena kesulitan biaya transportasi tersebut.

“Saya sangat setuju dana BOS untuk siswa miskin saja, dan saya mendukung jika sekolah menerapkan subsidi silang dari anak orang kaya ke anak tidak mampu untuk mencegah putus sekolah,” ujarnya lagi.

Gunawan, siswa SMKN 1 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak mengaku dirinya termasuk salah satu siswa kurang mampu secara ekonomi karena orang tuanya sebagai asisten rumah tangga, namun hingga kini tetap masih membayar dana SPP bulanan.

“Kami berharap pemerintah harus merealisasikan sekolah gratis, sehingga bisa meringankan beban ekonomi orang tua,” katanya pula. (man)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LEBAK

Kabupaten Lebak Kekurangan 591 Ruangan Kelas

Published

on

Kepala Disdikbud Kabupaten Lebak Banten, Wawan Rustandi.

Bantenraya.id, Lebak – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lebak hingga kini kekurangan sebanyak 591 ruangan kelas, sehingga proses kegiatan belajar mengajar menumpang di tempat lain.

“Tapi kita setiap tahun merealisasikan pembangunan gedung SD dan SMP secara bertahap,” kata Kepala Disdikbud Kabupaten Lebak Wawan Rustandi di Lebak, Minggu (3/11/2019).

Selama ini, jumlah rombongan belajar (rombel) jenjang SD dan SMP di Kabupaten Lebak dibutuhkan ruangan kelas sebanyak 5.577 unit.

Namun, kenyataannya ruangan kelas yang ada sebanyak 4.986 unit, sehingga kekuranganya mencapai 591 unit, katanya.

Menurut dia, kekurangan ruangan kelas tersebut, akan berdampak terhadap mutu dan kualitas pendidikan.

Sebab, anak-anak belajar jika di tempat yang tidak layak dipastikan proses pembelajaran tidak maksimal.

Akibatnya, ia mengakui, para siswa yang harus mengikuti kegiatan belajar mengajar terpaksa menumpang di tempat lain, seperti di SDN 2 Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar yang menumpang di gedung Madrasah Diniayah Awaliyah (MDA) yang lokasinya berdekatan dengan sekolah setempat.

Namun demikian, ujar dia, pemerintah Kabupaten Lebak cukup memperhatikan pembangunan gedung sarana dan prasarana sekolah dengan membangun sekolah secara bertahap.

Kekurangan kelas tersebut, kata dia, karena kepemilikan lahan sekolah relatif terbatas untuk dibangun banyak kelas.

Selain itu juga anggaran alokasi pembangunan untuk sekolah dari pemerintah relatif terbatas.

“Kami tahun ini mengalokasikan pembangunan gedung SD dan SMP di atas Rp100 miliar lebih melalui APBD dan APBN,” katanya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) II Aweh Kabupaten Lebak Nining mengatakan bahwa sekolahnya mengalami kekurangan dua unit ruangan kelas dengan jumlah siswa 250 anak.

Karena itu, pihaknya berharap jumlah rombongan belajar sebanyak enam ruangan kelas tersebut dapat terpenuhi.

Akibat kekurangan kelas itu, maka sekolah menerapkan proses belajar pagi dan siang hari, meski pembelajaran sore hari dinilai kurang efektif.

Bahkan, kepala sekolah dan guru di sini juga menempati ruangan perpustakaan sekolah sebagai kantor akibat kekurangan sarana gedung tersebut, ujarnya.

“Kami sudah melaporkan kekurangan ruangan kelas itu kepada Disdikbud setempat agar dibangun dua ruangan kelas,” ujarnya. (man)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

LEBAK

Pemkab Lebak Berikan Apresiasi Kepada Wajib Pajak

Published

on

Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya.

Bantenraya.id, Lebak – Pemerintah Daerah Lebak melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar acara Apresiasi Pajak Daerah Tahun 2018 sekaligus meluncurkan secara resmi Aplikasi Sistem Informasi Pajak Lainnya (Simpal) bertempat di Hall La Tansa Masyiro, Rabu (30/10/2019).

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dalam sambutannya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang memiliki kesadaran tinggi dalam mentaati wajib pajak guna mendukung percepatan pembangunan yang tengah dilakukan Pemkab Lebak dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, kami mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu atas dedikasinya dalam mentaati sebagai wajib pajak yang telah memberikan kontribusi positif dalam pembangunan di Kabupaten Lebak,” kata Bupati Lebak.

Pemberian apresiasi penghargaan yang dilakukan Pemkab Lebak dibagi menjadi empat kategori penghargaan, yaitu Pengelolaan PBB-P2 Tingkat Desa, Pengelolaan PBB-P2 Tingkat Kecamatan,Wajib Pajak Hotel Terbaik dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terbaik.

Menurut Bupati Iti perlunya kemampuan yang memadai dari aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta kerja keras, kesungguhan serta kemauan yang ikhlas, sehingga pengelolaan pajak daerah dapat lebih optimal, dan yang lebih penting harus memiliki target jelas, fokus dan komitmen bersama.

“Bila dilihat dari potensi pajak yang cukup besar dan bahkan pada tahun-tahun yang akan datang, potensi tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan dunia usaha, investasi sektor property dan gairah invetasi pada sektor pariwisata,” katanya.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lebak Hari Setiono menjelaskan, selain pelayanan yang baik, ada banyak faktor lain untuk memotivasi dan mendorong wajib pajak, sehingga wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya dengan tepat waktu dan tepat jumlah (efektif dan efisien).

Salah satunya menurut Hari melalui pemanfaatan teknologi yang tepat guna, sehingga memudahkan para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

“Kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam optimalisasi pencapaian target pajak daerah, dan sarana untuk memotivasi kepada wajib pajak di masa yang akan datang,” kata Hari

.Hari juga menjelaskan, pada 2018 Bapenda telah menggunakan aplikasi Smart Tax ( Pajak Pintar) dalam pengoptimalan pengelolaan pajak, sedangkan untuk wajib pajak pada 2019, pembayaran pajak sudah bisa melalui Aplikasi E-BPHTB, melalui Tokopedia dan Indomart.

“Mulai hari ini Rabu 30 Oktober 2019 kami secara resmi akan memulai penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pajak Lainnya (Simpal), mudah- mudahan aplikasi tersebut dapat memberikan kemudahan, akuntabilitas dan mampu meningkatkan pendapatan pajak daerah,” katanya.

Terakhir Hari berharap kepada masyarakat dan wajib pajak Kabupaten Lebak, agar membayar pajak tepat waktu serta dapat menggunakan aplikasi tersebut, sehingga pendapatan dari pajak lebih terjamin.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi, Unsur Forkopimda Lebak, Bank Indonesia Banten, Bank BJB Lebak, Para Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Lebak. (luk)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

LEBAK

36 Calon Kades di Lebak Deklarasikan Damai

Published

on

Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya.

Bantenraya.id, Lebak – Sebanyak 36 calon Kepala Desa dari 10 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Lebak melaksanakan deklarasi damai dalam proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2019.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dalam sambutannya di Aula Multatuli Setda Lebak, Selasa mengatakan, Pilkades harus menjadi pesta demokrasi bagi masyarakat yang bermartabat, sehingga menghasilkan pemimpin yang mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya.

“Kami tidak ingin pesta demokrasi ini tercederai oleh kita sendiri akibat perbedaan pemahaman didalam memaknai arti sesungguhnya dari pelaksanaan pilkades, pilkades bukan ajang untuk saling menjatuhkan dan mengalahkan, menebar kebencian dan permusuhan apalagi melakukan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” kata Bupati.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lebak, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lebak, Sekretaris Daerah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Bupati juga berpesan agar para calon Kades tampil elegan dengan visi misi yang menyentuh kehidupan masyarakat, dan memanfaatkan tiga hari masa kampanye untuk menyampaikan ide, gagasan serta program-program dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu Kapolres Kabupaten Lebak AKBP Firman Andreanto menyampaikan, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas) selama berlangsungnya Pilkades serentak, Polres Lebak akan menggelar pengamanan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan pre-ventif yang didukung penegakan hukum dalam rangka mengamankan setiap tahapan Pilkades.

“Saya tegaskan kepada seluruh personel TNI/Polri untuk tetap menjaga netralitas dengan tidak berpihak kepada calon tertentu dalam memberikan pelayanan maupun tindakan kepolisian lainnya selama berlangsungnya tahapan-tahapan Pilkades serentak di Kabupaten Lebak,” tegas Firman.

Pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Lebak akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 22 Oktober 2019. Hari ini, dari 19 tahapan Pilkades sampai penetapan calon kepala desa telah masuk pada tahap ke 16 yaitu persiapan kampanye dan masa tenang.

10 Desa dari 7 kecamatan yang mengikuti Pilkades serentak yaitu, Desa Rangkasbitung, Situregen, Sawarna, Sawarna Timur, Kaduhauk, Wantisari, Sukamarga, Margaluyu, Jalupang Girang, dan Desa Cidadap. (man)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending