Connect with us

LEBAK

Warga Badui Apresiasi Kemendagri KTP-EL Penghayat Kepercayaan

Published

on

Masyarakat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencantumkan KTP elektronika penghayat kepercayaan.

Bantenraya.id, Lebak – Masyarakat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencantumkan KTP elektronika penghayat kepercayaan mulai tanggal 1 Juli 2018.

“Kami merasa senang sebagai warga Indonesia diakui identitas kepercayaan yang dianut dari leluhur,” kata Santa (45) warga Badui saat dihubungi di Lebak,Jumat.

Masyarakat Badui yang menganut kepercayaan Selam Wiwitan tentu pencantuman identitas pada kolom KTP el harus direalisasikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dimana putusan MK mengabulkan uji materi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Selama ini, masyarakat Badui sangat menunggu realisasikan Kemendagri untuk mencantumkan identitas penghayat kepercayaan pada kolom KTP el maupun KK.

Bahkan, dirinya sudah mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak, namun jawaban petugas belum dibuatkan aplikasi khusus para penghayat kepercayaan.

Namun, pihaknya mengapresiasi setelah Kemendagri akan mencetak penghayat kepercayaan 1 Juli mendatang.

“Kami bangga jika kepercayaan Selam Wiwitan sebagai agama warga Badui tertulis pada kolom KTP-el dan KK,” katanya menjelaskan.

Menurut Santa, kepercayaan masyarakat Badui tetap menganut agama Selam Wiwitan karena peninggalan nenek moyang.

Masyarakat Badui juga untuk jenis laki-laki dilakukan sunat dan kawinnya melalui penghulu dan bersahadat.

Sebetulnya, masyarakat Badui sejak tahun 1970-2013 tercantum pada kolom KTP dan KK sebagai agama Selam Sunda Wiwitan.

Namun, tahun 2013 sampai 2017 dikosongkan karena adanya UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan diakui enam agama yakni Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindu dan Konghucu.

Karena itu, putusan MK yang mengabulkan UU tentang Administrasi Kependudukan bisa kembali dicantum kolom agama Selam Wiwitan pada identitas KTP dan KK.

“Kami berharap semua warga Badui memiliki KTP el dengan agama Selam Wiwitan,” katanya.

Kepala Adat yang juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Saija mengatakan pihaknya bersyukur dan segera mengurus perubahan pada identitas KTP dan KK dengan mencantum agama Selam Wiwitan sebagai kepercayaan warga Badui.

Pihaknya akan segera menyosialisasikan kepada seluruh warga Badui yang terdapat sekitar 3.500 KK yang sudah wajib memiliki KTP dan KK.

“Kami minta pelayanan pembuatan KTP el bisa dilakukan di kecamatan sehingga warga Badui tidak kesulitan harus pergi ke Rangkasbitung,” katanya.

Berdasarkan Direktur Jenderal dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan realisasi pencetakan penghayat kepercayaan mulai awal depan mereka bisa mengurus persiapan pencetakan KTP el.

Namun,kolom kepercayaan yang tertera di KTP el dan KK para penganut kepercayaan nantinya akan ditulos Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

“Kami saat ini sedang mempersiapkan aplikasi sistem kependudukan,menyerahkan formulir untuk mengurus KTP el juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya. (man)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LEBAK

36 Calon Kades di Lebak Deklarasikan Damai

Published

on

Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya.

Bantenraya.id, Lebak – Sebanyak 36 calon Kepala Desa dari 10 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Lebak melaksanakan deklarasi damai dalam proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2019.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dalam sambutannya di Aula Multatuli Setda Lebak, Selasa mengatakan, Pilkades harus menjadi pesta demokrasi bagi masyarakat yang bermartabat, sehingga menghasilkan pemimpin yang mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya.

“Kami tidak ingin pesta demokrasi ini tercederai oleh kita sendiri akibat perbedaan pemahaman didalam memaknai arti sesungguhnya dari pelaksanaan pilkades, pilkades bukan ajang untuk saling menjatuhkan dan mengalahkan, menebar kebencian dan permusuhan apalagi melakukan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” kata Bupati.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lebak, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lebak, Sekretaris Daerah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Bupati juga berpesan agar para calon Kades tampil elegan dengan visi misi yang menyentuh kehidupan masyarakat, dan memanfaatkan tiga hari masa kampanye untuk menyampaikan ide, gagasan serta program-program dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu Kapolres Kabupaten Lebak AKBP Firman Andreanto menyampaikan, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas) selama berlangsungnya Pilkades serentak, Polres Lebak akan menggelar pengamanan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan pre-ventif yang didukung penegakan hukum dalam rangka mengamankan setiap tahapan Pilkades.

“Saya tegaskan kepada seluruh personel TNI/Polri untuk tetap menjaga netralitas dengan tidak berpihak kepada calon tertentu dalam memberikan pelayanan maupun tindakan kepolisian lainnya selama berlangsungnya tahapan-tahapan Pilkades serentak di Kabupaten Lebak,” tegas Firman.

Pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Lebak akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 22 Oktober 2019. Hari ini, dari 19 tahapan Pilkades sampai penetapan calon kepala desa telah masuk pada tahap ke 16 yaitu persiapan kampanye dan masa tenang.

10 Desa dari 7 kecamatan yang mengikuti Pilkades serentak yaitu, Desa Rangkasbitung, Situregen, Sawarna, Sawarna Timur, Kaduhauk, Wantisari, Sukamarga, Margaluyu, Jalupang Girang, dan Desa Cidadap. (man)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

LEBAK

Kerajinan Batik Etnik Badui di Minati Pasar Vietnam

Published

on

Seorang perajin batik etnik badui yang diproduksi santri pondok pesantren Daarul Qoriin Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak.

Bantenraya.id, Lebak – Kerajinan batik etnik Badui yang diproduksi santri Pondok Pesantren Daarul Qoriian Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten diminati pasar Vietnam karena memiliki kualitas dan corak warnanya unik.

“Kita memasok batik Badui ke negara Vietnam itu setiap bulan dengan harga Rp500 ribu ukuran panjang 300 sentimeter dan lebar 150 meter,” kata Ketua UKM Ponpes Daarul Qoriin Endoh Mahfudoh di Lebak, Senin (30/9/2019).

Produksi batik etnik Badui memiliki corak dan motif banyak, seperti motif tapak kebo, dayang sumbi, kerang, belingbing, leuit dan lainnya.

Selain itu juga motif batik etnik Badui tentu berbeda dengan batik lainnya di Tanah Air.

Kelebihan motif batik Badui itu memiliki makna dan filosofi adat budaya masyarakat Badui yang matapencaharianya mengandalkan pertanian.

Selain itu juga warnanya didominasi biru dan hitam dan menunjukkan kecintaan terhadap alam dan hutan.

“Kami bisa memasok ke Vietnam itu setelah mengikuti pameran melalui promosi yang dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Banten,” katanya.

Menurut dia, dirinya memasok batik etnik Badui mencapai 60 kodi per bulan, bahkan saat ini permintaan pasar Vietnam meningkat.

Produksi batik etnik Badui di sini melibatkan 15 orang dan mereka bisa menghasilkan pendapatan ekonomi.

Sebab, kebanyakan santri yang memproduksi kerajinan batik itu sudah berkeluarga.

Selain itu juga pihaknya memasarkan kerajinan kain tenun Badui karena permintaan pasar Vietnam cukup baik.

Kebanyakan mereka membeli produk kain tenun dan selendang karena memiliki pola, warna, dan pengerjaan yang khas dan umumnya mengandalkan bahan alami untuk pewarnaan kain.

Tenun Badui memiliki 17 motif antara lain jenis tenun poleng dengan Corak Hisueng, Kacang Herang, Paul, Mursadam, Pepetikan, Magrib, Capit Hurang, Lepeut, dan Gula Aseng.

Motif tenun Suat dengan jenis Sungket, Samata, Adu Mancung, dan Sabuk Beureum. Serta, motif Aros dengan jenis Kembang Saka, Cikur,Anggeus dan Awi Gede.

“Kami memasok batik dan kain tenun Badui untuk mengenalkan kerajinan masyarakat tradisional bisa bersaing hingga menembus pasar dunia,” katanya. (mrs)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

LEBAK

Kemenag Lebak Fokus Majukan Pondok Pesantren Pascapenerbitan UU

Published

on

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak fokus memajukan pondok pesantren pascapenerbitan Undang-Undang tentang Pesantren untuk mendukung generasi bangsa yang memiliki sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berakhlak.

Bantenraya.id, Lebak – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak fokus memajukan pondok pesantren pascapenerbitan Undang-Undang tentang Pesantren untuk mendukung generasi bangsa yang memiliki sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berakhlak.

“Kita yakin ponpes mampu mencetak anak-anak bangsa yang berkualitas dan relegius,” kata Kepala Seksi Pondok Pesantren Kantor Kemenag Kabupaten Lebak Ajrum Firdaus di Lebak, Senin (30/9/2019).

Pengelola ponpes salafi (tradisional) dan modern di Kabupaten Lebak mengucapkan rasa syukur atas terbitnya UU Pesantren dan merupakan bentuk pengakuan pemerintah.

Penerbitan UU Pesantren diharapkan ponpes mengalami kemajuan baik mutu pendidikan maupun sarana dan prasarana gedung.

Selama ini, kata dia, banyak ponpes yang dikelola masyarakat kondisinya memprihatinkan.

Mereka para santri mengikuti proses pendidikan kondisi gedungnya sudah tidak layak, seperti di gubuk-gubuk dan jika hujan kebocoran.

“Kita berharap melalui UU Pesantren tidak ada lagi santri belajar di gedung gubuk itu,” katanya.

Menurut dia, UU Pesantren bagian bentuk pengakuan pemerintah, dimana keberadaan ponpes zaman penjajahan Belanda melahirkan generasi bangsa yang militan.

Mereka para santri melakukan perjuangan untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia.

Perjuangan itu, kata dia, dari hasil pendidikan selama di ponpes sehingga membangkitkan patriotisme untuk kemerdekaan bangsa.

“Kami menilai wajar jika pemerintah memberikan pengakuan terhadap pesantren karena dulu ponpes menjadikan basis untuk kemerdekaan RI,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya saat ini jumlah ponpes di Kabupaten Lebak tercatat 1.700 unit dan kemungkinan bertambah karena pendataan masih berlangsung hingga Desember mendatang.

Pendataan ponpes tersebut agar seluruh ponpes masuk aplikasi internet secara online,sehingga bisa diketahui keunggulan masing-masing ponpes tersebut.

Pemerintah akan melakukan intervensi terhadap pesantren dengan terbitnya UU Pesantren tersebut, di antaranya bantuan pembangunan sarana dan prasarana juga peningkatan kompetensi kualitas mutu pendidikan.

Disamping itu juga dikembangkan penerapan kurikulum kitab gundul dan pengelola ponpes harus lulusan ponpes.

“Kami optimistis ke depan ponpes di sini mengalami kemajuan, sehingga dapat mencetak ulama, cendikia dan kiyai yang memiliki SDM unggul, berkarakter dan berakhlak mulia,” katanya. (mrs)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending