Connect with us

HUKUM

KPK Panggil Kepala DPKAD Banten

Published

on

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (DPKAD) Provinsi Banten, Nandy S Mulya.

Banterraya.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (DPKAD) Provinsi Banten Nandy S Mulya dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPUU) dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa Nandy S Mulya, Kepala DPKAD Provinsi Banten dalam kasus TPPU dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (23/7/2018).

Wawan saat ini ditahan di lembaga pemasyarakan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, setelah pada 25 Februari 2015 lalu, Mahkamah Agung memperberat hukuman Wawan menjadi tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

KPK pun baru saja menyegel sel atau kamar Wawan di Lapas Sukamiskin.

Hal tersebut terkait kasus suap pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin Bandung.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka itu, yakni Kalapas Sukamiskin sejak Maret 2018 Wahid Husein, Hendry Saputra yang merupakan staf Wahid Husein, narapidana kasus korupsi Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat yang merupakan narapidana kasus pidana umum/tahanan pendamping (tamping) dari Fahmi Darmawansyah.

Wawan terbukti pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait pengurusan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Lebak dan Banten.

Wawan juga menjadi tersangka dalam tiga perkara lain yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Kedokteran Umum di Puskesmas kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012, dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan provinsi Banten 2011-2013 serta tindak pidana pencucian uang.

KPK juga sudah menyita 17 tanah milik Wawan di Bali, sekitar 42 mobil dan 1 motor besar merek Harley Davidson dalam perkara ini, sebagian di antara mobil-mobil tersebut adalah mobil mewah merek Lamborgini Anventador, Ferrari, Bentley Continental hingga Rolls Royce Flying Spur.

Ia dikenakan sangkaan pencucian uang dari dua Undang-undang yaitu pasal 3 dan pasal 4 UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

Tersangka juga diduga melanggar pasal 3 ayat 1 dan atau pasal 6 ayat 1 UU No. 15 tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU No. 25 tahun 2003 tentang TPPU jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana terhadap orang yang melanggar pasal tersebut adalah penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. (ben)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Polresta Tangerang Buka Posko Pengaduan Pencurian Listrik

Published

on

Kapolresta Tangerang Kombes Pol, Sabilul Alif.

Bantenraya.id, Tangerang – Aparat Polresta Tangerang, Banten, berencana membuka posko pengaduan pencurian aliran listrik karena telah menjalin kerja sama dengan PT PLN Distribusi Banten Area Cikupa.

“Untuk menampung pengaduan warga dan laporan itu dapat diproses secara hukum,” kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol Sabilul Alif di Tangerang, Kamis (15/3/2018).

Sabilul mengatakan membuka posko tersebut dengan melibatkan masing-masing Polsek agar dapat menampung laporan warga atau pihak lain.

Hal tersebut sehubungan PT PLN Distribusi Banten, Area Cikupa, menjalin kerja sama dengan Polresta Tangerang untuk mencegah pencurian aliran listrik di wilayah ini.

Aksi pencurian arus listrik di wilayah kerja area PLN Cikupa sepanjang tahun 2017, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp7 miliar.

Sedangkan kerja sama itu juga mencakup penindakan hukum dan upaya lain dengan harapan dapat mengembalikan keuangan negara dari kasus pencurian aliran listrik.

Bahkan kerja sama itu juga mencakup untuk menjaga ketersediaan pasokan energi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Namun poin lain dari kerja sama tersebut diantaranya, sosialisasi kebijakan, pengamanan aset PT PLN, peningkatan koordinasi, standar pengamanan serta tindak pidana pencurian ketenagalistrikan.

Dia mengatakan sebagai implementasi awal kerja sama adalah memeriksa rumah anggota polisi dan memastikan institusi Polri bersih dari penyelewengan penggunaan listrik.

Sabilul mengatakan setiap pengaduan warga, nantinya ditanggapi dan diproses sesuai hukum, tentu saja dengan koordinasi dengan PT PLN.

Padahal sebelumnya, Manejer PT PLN Area Cikupa, Asep Saefudin mengatakan kerja sama itu bertujuan agar tindak pidana pencurian aliran listrik dapat diperoses secara hukum.

Asep menambahkan aksi pencurian aliran listrik dapat merugikan keuangan negera serta dapat membahayakan keselamatan diri dan kebakaran. (adt)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending