Connect with us

SERANG

Polda Banten Gagalkan Peredaran Sabu – Sabu 500 Gram di Kota Serang

Published

on

Dirnarkoba Polda Banten Kombes Pol Yohanes Hernowo SIK MH.

Bantenraya.id, Serang – Tim Gabungan Tl dan Opsnal Ditresnarkoba Polda Banten berhasil gagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat 500 gram di wilayah Cipocok Jaya, Kota Serang.

Dirnarkoba Polda Banten Kombes Pol Yohanes Hernowo SIK MH di Serang, Senin (9/9/2019) mengatakan, tim gabungan TI dan Opsnal Ditresnarkoba Polda Banten berhasil mengamankan pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 500 gram berinisial ME (24) pemuda asal Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang.

Menurut Yohannes, tersangka ME sudah lama menjadi target operasi oleh tim gabungan TI dan Opsnal Dirresnarkoba Polda Banten. Hingga akhirnya petugas mengamankan tersangka serta barang bukti sabu-sabu seberat 500 gram pada Sabtu (7/9).

“Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebungkus plastik bening besar berisi narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas selempang warna biru tua yang sedang dipakai oleh tersangka. ME mengakui barang haram tersebut miliknya,” kata Yohanes

Saat ini tersangka beserta barang buktinya diamankan di Mapolda Banten guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya tersangka ME akan dijerat dengan pasal 114 (1) dan 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup.

Sementara Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama membantu aparat kepolisian dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan cara melaporkan ke polisi terdekat jika menemukan adanya indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkoba.

“Awasi perilaku anak-anak kita dan awasi rumah-rumah kontrakan yang rawan digunakan sebagai tempat transaksi narkoba,” kata Edy. (myn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SERANG

Gubernur Banten Tandatangani SK Pimpinan DPRD Tangerang dan Pandeglang

Published

on

Gubernur Banten Wahidin Halim

Bantenraya.id, Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Pimpinan DPRD definitif periode 2019-2024 untuk dua daerah di Banten yakni Kota Tangerang dan Pandeglang, enam daerah lainnya menyusul.

“Kemarin pak gubernur telah menandatangani SK untuk Pimpinan Dewan Kota Tangerang dan Pandeglang,” kata Kepala Biro Hukum Provinsi Banten, Agus Mintono usai rapat evaluasi akhir hasil kajian perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) Banten tahun 2019 di Kantor Dinas Pertanian (Distan) Banten di KP3B, di Serang, Selasa (17/9/2019).

Ia mengatakan, dalam usulan pimpinan DPRD dua daerah tersebut, ada beberapa kesalahan penulisan peraturan yang sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi hal tersebut langsung diperbaiki oleh biro hukum. Sedangkan SK pimpinan DPRD definitf untuk enam daerah lainnya masih belum diproses karena biro hukum belum menerima surat usulan dari kabupaten/kota.

Sementara Kabag Otonomi Daerah (Otda) pada Biro Pemerintahan Banten, Massaputro Delly mengatakan, SK yang telah ditandatangani oleh Gubernur Banten Wahidin Halim tentang penetapan Pimpinan DPRD definitif telah disampaikan kepada masing-masing daerah.

“Sudah diambil kemarin sore oleh Kota Tangerang dan Pandeglang,” ucap Delly.

Bahkan kata dia, berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemkot Tangerang dan Pemkab Pandeglang, masing-masing daerah telah menjadwalkan agenda rapat paripurna pengambilan sumpah janji atau pelantikan pimpinan dewan definitif.

“Informasi yang kami dapat, besok DPRD Kota Tangerang akan menggelar rapat paripurna, sedangkan Pandeglang Kamis lusa (19/9/2019),” ujarnya.

Dengan digelarnya rapat paripurna pengambilan sumpah janji, maka DPRD tersebut sudah bisa bekerja dengan membentuk alat kelengkapan dewan (AKD), di antaranya membentuk komisi-komisi, badan anggaran (banggar), Badan Kehormatan (BK), Badan Musyawarah (Bamus).

“Kalau sudah ada pengambilan sumpah janji yang dilakukan oleh PN setempat, mereka sudah bisa membentuk AKD,” kata Delly.

Sedangkan enam kabupaten/kota lainya, kata Delly, belum menyampaikan usulan penerbitan SK pimpinan DPRD definitif secara resmi ke Biro Pemerintahan, meskipun sudah menggelar rapat paripurna pengumuman usulan pimpinan definitif.

“Yang lainnya belum, kami masih menunggu,” katanya. (mya)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SERANG

Sekda Banten Minta KASN Segera Keluarkan Rekomondasi Lelang Jabatan

Published

on

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar.

Bantenraya.id, Serang – Sekretaris Daerah (Sekda) Banten yang juga Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Lelang Jabatan Pemprov Banten, Al Muktabar mengaku telah mengirimkan hasil lelang jabatan dan meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar secepatnya melakukan koreksi terhadap proses dan tahapan dalam lelang tersebut.

“Tadi saya meminta kepada Komisi ASN agar koreksi terhadap usulan tiga nama dari masing-masing jabatan itu segera dilakukan,” kata Al Muktabar usai acara pertemuan monitoring dan evaluasi Pansel pada seleksi terbuka dan kompetitif untuk mendapatkan pejabat pimpinan tinggi sebagai aspek pemersatu bangsa di Pendopo Gubernur Banten, KP3B di Serang, Kamis (12/9/2019).

Hadir dalam acara tersebut, Anggota KASN, Waluyo dan Asisten KASN, Irwansyah, sejumlah Sekda dari kabupaten/kota, dan para asisten daerah dari kabupaten/kota dan provinsi.

Pemprov Banten melalui surat nomor 005-PANSEL.JPTP/2019 membuka lelang jabatan untuk empat posisi sejak 23 Mei. Adapun empat jabatan itu terdiri atas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kepala Biro Bina Perekonomian.

Kemudian pemprov juga membuka lelang jabatan non eselon II untuk posisi Direktur Utama RSUD Banten. Tahap seleksi akhir berupa wawancara telah digelar pada Senin (9/9/2019) lalu.

“Kami inginnya KASN langsung melihat proses dan tahapan serta hasil dari nama-nama yang kami berikan, jadi begitu dari KASN tidak ada yang perlu dikoreksi lagi, maka di hari itu juga kami meminta rekomendasi dari KASN yang isinya agar Pak Gubernur Banten segera menetapkan satu dari tiga nama masing-masing jabatan untuk dilantik,” kata Al Muktabar.

Dua orang perwakilan dari KASN yang hadir dalam acara yang digelar pemprov serta dari undangan kabupaten/kota, kata Al Muktabar, berjanji akan maksimal dalam melihat usulan nama-nama tiga calon pejabat eselon II dan satu calon pejabat Dirut RSUD Banten.

“Kita lihat saja nanti, yang jelas kalau koreksi dari KASN tidak ada, di hari itu juga kami meminta agar dikeluarkan rekomendasi,” katanya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, selain proses lelang jabatan yang sudah dilaksanakan dan tinggal menunggu hasil koreksi dari KASN, dalam waktu dekat Pemprov Banten juga segera membentuk panitia seleksi untuk membuka lelang jabatan untuk enam OPD yang pejabatnya akan memasuki pensiun.

“Kita akan segara buka lelang jabatan lagi karena ada beberapa pejabat yang masuk pensiun pada Oktober tahun ini,” kata Komarudin. (myn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SERANG

Pemprov Banten Minta Pusat Cabut Aturan Yang Hambat Perizinan

Published

on

Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten di Serang, Rabu (11/9/2019).

Bantenraya.id, Serang – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Al Muktabar meminta pemerintah pusat mencabut aturan yang menghambat investasi untuk mendukung langkah percepatan investasi di daerah.

“Banten memiliki kawasan industri yang luar biasa. Tapi dalam pelaksanaan percepatan kemudahan berusaha yang dapat dirasakan langsung masyarakat itu masih harus ditingkatkan lagi,” kata Al Muktabar pada Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten di Serang, Rabu (11/9/2019).

Ia menjelaskan, kalau prinsip organisasional terpadu satu pintu tapi di ruangan satu pintu itu masih banyak meja, maka belum bisa memaknai kemudahan.

“Artinya kalau mejanya banyak pasti tidak mudah. Itu filosofi sederhana, mau seefektif apapun kita bekerja, kalau polanya masih seperti itu tetap akan sulit mencapai hasil yang diharapkan,” kata Al Muktabar

Ia berharap beberapa hal teknis perlu didiskusikan dan hal makro dapat disepakati bersama.

Hal ini harus menjadi langkah serius pemerintah untuk mempermudah berusaha secara berjenjang mulai dari presiden, menteri, dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, termasuk diantaranya persoalan bisnis.

Oleh karenanya, kata dia, kabupaten/ kota dan provinsi agar dapat menginventarisasi izin-izin berusaha di sektor perdagangan dan lainnya apakah bisa didelegasikan ke Pemda.

“Kemudian bila tidak ada kaitannya lagi, ya segera dicabut aturannya,” kata Al Muktabar menegaskan.

Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Wahyu Wardhana mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, jenis perizinan dikerucutkan tingkat pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melaksanakan perizinan sektoral kementerian.

Sementara, pemerintah kabupaten/kota ada yang mengelola perizinan sektoral dan ada yang membuat sendiri seperti retribusi tempat-tempat tertentu.

“Jadi sekarang jenis perizinan angkanya masih bergeser-geser karena ada penyempuranaan NSPK di tingkat pusat. Dengan adanya PP 24 itu, pemohon nomor induk berusaha (NIB) sudah langsung bisa dikeluarkan, jadi izin-izin itu langsung terbit sehari. Tapi ada yang izin memerlukan komitmen dan ada yang tidak. Artinya, sebelum ada PP 24 tahun 2018 itu persyaratan dulu baru izin keluar. Sekarang izin keluar baru persyaratan dipenuhi,” kata Wahyu.

Untuk sistem perizinan, kata Wahyu, Pemprov Banten sudah melakukan secara online dengan aplikasi Sipeka, termasuk pemenuhan persyaratan juga diunggah melalui aplikasi tersebut.

“Dan komunikasinya juga melalui apliaksinya. Di sana ada kolom chating untuk komunikasi kami ketika persyaratan yang diunggah ada yang kurang atau keliru,” kata Wahyu Wardhana. (myn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending