Connect with us

SERANG

UT Gandeng PWI – KPID Banten Optimalkan Kesempatan Kuliah Masyarakat

Published

on

Universitas Terbuka (UT) Kampus Serang bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten dalam upaya peningkatan SDM dan APK di Banten, Senin (9/9/2019).

Bantenraya.id, Serang – Universitas Terbuka (UT) Kampus Serang menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten dalam upaya lebih mengenalkan UT sebagai kampus yang memberikan kesempatan secara luas bagi masyarakat di daerah itu yang ingin kuliah.

Direktur UT Serang Maman Rumanta di Serang, Senin (9/9/2019) mengatakan, kerja sama antara PWI dan KPID Banten yang dilakukan UT sangat penting karena UT adalah salah satu kampus yang berstatus perguruan tinggi negeri (PTN) miliki pemerintah.

“Dengan adanya kerja sama dengan KPID dan PWI ini diharapkan informasi terkait keberadaan UT ini bisa lebih optimal lagi. Semua orang tahu bahwa UT adalah universitas yang tengah berkembang yang sesuai dengan perkembangan digital dan boleh dibilang universitas siber,” katanya usai menandatangai nota kesepahaman (MoU ) tersebut, di aula UT Serang.

Menurutnya, PWI dan KPID Banten merupakan dua lembaga yang tepat untuk dilakukan kerja sama dengan UT Serang.

“Saya kira PWI dan KPID ini adalah agen yang tepat untuk menyebarkan Informasi dan lain lain,” kata dia.

Maman Rumanta menegaskan bahwa UT saat ini merupakan lembaga perguruan tinggi yang menjadi pelopor pembelajaran dalam jaringan (daring) atau “online”.

Tidak hanya pembelajaran, kata dia, semua proses di UT bisa dilakukan secara “online”, mulai registrasi hingga ujian.

“Kita menggunakan sistem pembelajaran ‘online’ penuh. Ternyata pembelajaran ‘online’ akan jadi pembelajaran masa depan. Era digital ini mau tidak mau telah mengubah pola-pola pembelajaran, dari yang tadinya tatap muka, sekarang mulai mengarah ke ‘online’,” katanya.

Dikatakannya bahwa di era industri 4.0 saat ini dunia pendidikan harus mampu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Salah satu yang saat ini jadi pilihan adalah pembelajaran dengan sistem “online”.

“UT jadi pionir dalam memimpin pembelajaran ‘online’ di Indonesia. Era industri 4.0 ini, membawa perubahan pada dunia pendidikan. Bahkan UI, ITB, UGM, universitas ternama juga sedang ingin mengadopsi pembelajaran ‘online’ di UT,” katanya

Dalam MoU yang dilakukan bersama dengan PWI Banten dan KPID Banten ini, UT UPBJJ Serang berkomitmen untuk mendorong peningkatan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi di Banten.

“APK perguruan Tinggi di Banten masih tidak terlalu tinggi, seharusnya bisa di atas rata-rata nasional. Karena itu, UT ingin membantu bersama-sama pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM, khususnya peningkatan APK ini,” katanya.
Melalui kerja sama dengan PWI dan KPID, diharapkan bisa lebih aktif penyebarluasan informasi dan pemberitaan tentang UT, agar bisa lebih dikenal oleh masyarakat, kata Maman Rumanta.

Di tempat yang sama, Ketua KPID Banten Ade Hujaerimi mengatakan, pihaknya saat ini pihaknya memiliki program literasi media dengan mahasiswa sehingga dengan begitu diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan program literasi media di kampus-kampus yang ada di Banten.

KPID juga memiliki program literasi media dengan para mahasiswa. “Sehingga dengan adanya MoU ini akan dapat membantu kami dalam melaksanakan program literasi media,” katanya.

Bukan hanya itu, dalam MOU itu, pihaknya bukan hanya melakukan kerja sama dengan media saja namun juga melakukan kerja sama terkait penyiaran.

“Bukan hanya MoU terkait tridarma perguruan tinggi namun juga kerja sama terkait dengan kemitraan tentang penyiaran,” kata Ade.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten Rian Nopandra mengatakan, sesuai dengan pasal 3 UUD 40 tahun 1999 tentang pers bahwa salah satu fungsi pers adalah harus mengedukasi.

“Fungsi pers salah satunya mengedukasi, dalam artian harus mampu meningkatkan tatanan pendidikan dan harus memberikan kontrubusi peningkatan yang positif terhadap kualiatas pembangunan di tanah air khususnya di Banten,” kata Opan.

Pihaknya menyambut baik kerja sama antara PWI Banten dengan UT serang dan KPID Banten tersebut. Ia berharap, melalui kerja sama ini, ke depan PWI Banten dengan UT Serang dapat bersama-sama meningkatkan SDM di Provinsi Banten. (myn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SERANG

Gubernur Banten Tandatangani SK Pimpinan DPRD Tangerang dan Pandeglang

Published

on

Gubernur Banten Wahidin Halim

Bantenraya.id, Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Pimpinan DPRD definitif periode 2019-2024 untuk dua daerah di Banten yakni Kota Tangerang dan Pandeglang, enam daerah lainnya menyusul.

“Kemarin pak gubernur telah menandatangani SK untuk Pimpinan Dewan Kota Tangerang dan Pandeglang,” kata Kepala Biro Hukum Provinsi Banten, Agus Mintono usai rapat evaluasi akhir hasil kajian perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) Banten tahun 2019 di Kantor Dinas Pertanian (Distan) Banten di KP3B, di Serang, Selasa (17/9/2019).

Ia mengatakan, dalam usulan pimpinan DPRD dua daerah tersebut, ada beberapa kesalahan penulisan peraturan yang sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi hal tersebut langsung diperbaiki oleh biro hukum. Sedangkan SK pimpinan DPRD definitf untuk enam daerah lainnya masih belum diproses karena biro hukum belum menerima surat usulan dari kabupaten/kota.

Sementara Kabag Otonomi Daerah (Otda) pada Biro Pemerintahan Banten, Massaputro Delly mengatakan, SK yang telah ditandatangani oleh Gubernur Banten Wahidin Halim tentang penetapan Pimpinan DPRD definitif telah disampaikan kepada masing-masing daerah.

“Sudah diambil kemarin sore oleh Kota Tangerang dan Pandeglang,” ucap Delly.

Bahkan kata dia, berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemkot Tangerang dan Pemkab Pandeglang, masing-masing daerah telah menjadwalkan agenda rapat paripurna pengambilan sumpah janji atau pelantikan pimpinan dewan definitif.

“Informasi yang kami dapat, besok DPRD Kota Tangerang akan menggelar rapat paripurna, sedangkan Pandeglang Kamis lusa (19/9/2019),” ujarnya.

Dengan digelarnya rapat paripurna pengambilan sumpah janji, maka DPRD tersebut sudah bisa bekerja dengan membentuk alat kelengkapan dewan (AKD), di antaranya membentuk komisi-komisi, badan anggaran (banggar), Badan Kehormatan (BK), Badan Musyawarah (Bamus).

“Kalau sudah ada pengambilan sumpah janji yang dilakukan oleh PN setempat, mereka sudah bisa membentuk AKD,” kata Delly.

Sedangkan enam kabupaten/kota lainya, kata Delly, belum menyampaikan usulan penerbitan SK pimpinan DPRD definitif secara resmi ke Biro Pemerintahan, meskipun sudah menggelar rapat paripurna pengumuman usulan pimpinan definitif.

“Yang lainnya belum, kami masih menunggu,” katanya. (mya)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SERANG

Sekda Banten Minta KASN Segera Keluarkan Rekomondasi Lelang Jabatan

Published

on

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar.

Bantenraya.id, Serang – Sekretaris Daerah (Sekda) Banten yang juga Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Lelang Jabatan Pemprov Banten, Al Muktabar mengaku telah mengirimkan hasil lelang jabatan dan meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar secepatnya melakukan koreksi terhadap proses dan tahapan dalam lelang tersebut.

“Tadi saya meminta kepada Komisi ASN agar koreksi terhadap usulan tiga nama dari masing-masing jabatan itu segera dilakukan,” kata Al Muktabar usai acara pertemuan monitoring dan evaluasi Pansel pada seleksi terbuka dan kompetitif untuk mendapatkan pejabat pimpinan tinggi sebagai aspek pemersatu bangsa di Pendopo Gubernur Banten, KP3B di Serang, Kamis (12/9/2019).

Hadir dalam acara tersebut, Anggota KASN, Waluyo dan Asisten KASN, Irwansyah, sejumlah Sekda dari kabupaten/kota, dan para asisten daerah dari kabupaten/kota dan provinsi.

Pemprov Banten melalui surat nomor 005-PANSEL.JPTP/2019 membuka lelang jabatan untuk empat posisi sejak 23 Mei. Adapun empat jabatan itu terdiri atas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kepala Biro Bina Perekonomian.

Kemudian pemprov juga membuka lelang jabatan non eselon II untuk posisi Direktur Utama RSUD Banten. Tahap seleksi akhir berupa wawancara telah digelar pada Senin (9/9/2019) lalu.

“Kami inginnya KASN langsung melihat proses dan tahapan serta hasil dari nama-nama yang kami berikan, jadi begitu dari KASN tidak ada yang perlu dikoreksi lagi, maka di hari itu juga kami meminta rekomendasi dari KASN yang isinya agar Pak Gubernur Banten segera menetapkan satu dari tiga nama masing-masing jabatan untuk dilantik,” kata Al Muktabar.

Dua orang perwakilan dari KASN yang hadir dalam acara yang digelar pemprov serta dari undangan kabupaten/kota, kata Al Muktabar, berjanji akan maksimal dalam melihat usulan nama-nama tiga calon pejabat eselon II dan satu calon pejabat Dirut RSUD Banten.

“Kita lihat saja nanti, yang jelas kalau koreksi dari KASN tidak ada, di hari itu juga kami meminta agar dikeluarkan rekomendasi,” katanya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, selain proses lelang jabatan yang sudah dilaksanakan dan tinggal menunggu hasil koreksi dari KASN, dalam waktu dekat Pemprov Banten juga segera membentuk panitia seleksi untuk membuka lelang jabatan untuk enam OPD yang pejabatnya akan memasuki pensiun.

“Kita akan segara buka lelang jabatan lagi karena ada beberapa pejabat yang masuk pensiun pada Oktober tahun ini,” kata Komarudin. (myn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SERANG

Pemprov Banten Minta Pusat Cabut Aturan Yang Hambat Perizinan

Published

on

Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten di Serang, Rabu (11/9/2019).

Bantenraya.id, Serang – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Al Muktabar meminta pemerintah pusat mencabut aturan yang menghambat investasi untuk mendukung langkah percepatan investasi di daerah.

“Banten memiliki kawasan industri yang luar biasa. Tapi dalam pelaksanaan percepatan kemudahan berusaha yang dapat dirasakan langsung masyarakat itu masih harus ditingkatkan lagi,” kata Al Muktabar pada Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten di Serang, Rabu (11/9/2019).

Ia menjelaskan, kalau prinsip organisasional terpadu satu pintu tapi di ruangan satu pintu itu masih banyak meja, maka belum bisa memaknai kemudahan.

“Artinya kalau mejanya banyak pasti tidak mudah. Itu filosofi sederhana, mau seefektif apapun kita bekerja, kalau polanya masih seperti itu tetap akan sulit mencapai hasil yang diharapkan,” kata Al Muktabar

Ia berharap beberapa hal teknis perlu didiskusikan dan hal makro dapat disepakati bersama.

Hal ini harus menjadi langkah serius pemerintah untuk mempermudah berusaha secara berjenjang mulai dari presiden, menteri, dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, termasuk diantaranya persoalan bisnis.

Oleh karenanya, kata dia, kabupaten/ kota dan provinsi agar dapat menginventarisasi izin-izin berusaha di sektor perdagangan dan lainnya apakah bisa didelegasikan ke Pemda.

“Kemudian bila tidak ada kaitannya lagi, ya segera dicabut aturannya,” kata Al Muktabar menegaskan.

Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Wahyu Wardhana mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, jenis perizinan dikerucutkan tingkat pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melaksanakan perizinan sektoral kementerian.

Sementara, pemerintah kabupaten/kota ada yang mengelola perizinan sektoral dan ada yang membuat sendiri seperti retribusi tempat-tempat tertentu.

“Jadi sekarang jenis perizinan angkanya masih bergeser-geser karena ada penyempuranaan NSPK di tingkat pusat. Dengan adanya PP 24 itu, pemohon nomor induk berusaha (NIB) sudah langsung bisa dikeluarkan, jadi izin-izin itu langsung terbit sehari. Tapi ada yang izin memerlukan komitmen dan ada yang tidak. Artinya, sebelum ada PP 24 tahun 2018 itu persyaratan dulu baru izin keluar. Sekarang izin keluar baru persyaratan dipenuhi,” kata Wahyu.

Untuk sistem perizinan, kata Wahyu, Pemprov Banten sudah melakukan secara online dengan aplikasi Sipeka, termasuk pemenuhan persyaratan juga diunggah melalui aplikasi tersebut.

“Dan komunikasinya juga melalui apliaksinya. Di sana ada kolom chating untuk komunikasi kami ketika persyaratan yang diunggah ada yang kurang atau keliru,” kata Wahyu Wardhana. (myn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending