Connect with us

SERANG

Nilai Pemerintah Tak Berpihak Pada Petani, Mahasiswa ‘ Kepung ‘ DPRD Banten

Published

on

Salah seorang perwakilan pengunjukrasa dari kalangan petani, Rais menyampaikan orasi saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Banten dengan tuntutan salah satunya pembentukan perda perlindungan petani dan nelayan serta reforma agraria.

Bantenraya.id, Serang – Ratusan mahasiswa dan perwakilan petani yang tergabung dalam aliansi pejuang reforma agraria untuk rakyat melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dan depan gedung DPRD Banten, di Serang, Selasa (24/9/2019).

Dalam aksinya, mereka menganggap pemerintah tidak berpihak kepada nasib petani dan masyarakat kecil. Hal ini terbukti, banyaknya lahan persawahan beralih fungsi, serta program sertifikasi tanah gratis yang mengutamakan pemilik modal dan para penguasa. Serta konflik agraria yang puluhan tahun belum juga kunjung selesai.

“Kami saat ini mendampingi masyarakat di Kecamatan Cigemblong di Kabupaten Lebak yang konflik dengan PT Pertiwi Lestari seluas kurang lebih dua ribu hektar, sampai sekarang prosesnya sejak tahun 2007 belum juga tuntas,” kata Sekjen Serikat Petani Indonesia (SPI) Banten Misrudin dalam orasinya.

Tak hanya itu saja, kata dia, konflik agraria yang saat ini belum kunjung selesai masyarakat di Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang dengan TNI AU. Belum lagi banyak kasus sengketa lahan atau konflik agararia yang belum diselesaikan yang akhinya merugikan petani kecil dan masyarakat lemah.

“Sengketa lahan antara TNI AU dengan masyarakat di Biunang seluas 712 hektar sejak tahun 1984 juga belum tuntas. Begitupun petani di Cibaliung Pandeglang terjadi konflik agraria dengan luas ribuan hektar, tidak juga selesai. Kenapa ini terjadi, petani dan masyarakat kecil yang dirugikan,” kata dia.

Adapun program pemerintah pusat melalui BPN/ATR dengan sertifikat gratis, tidak ada keterbukaan informasi dari masing-masing BPN didaerah.

“Tahun ini kami dapat informasi ada 35 ribu bidang yang mendapatkan program sertifikat gratis. Jangan-jangan ini lahan adalah milik perusahaan atau pejabat,” katanya.

Selain itu, terkait dengan alih fungsi lahan dari pertanian ke program pembangunan pemerintah, sampai dengan tahun ini, pemerintah belum memiliki data, berapa banyak lahan yang sudah beralih fungsi.

“Data yang ada itu tahun 2014, kita mempertanyakan ada berapa lagi lahan pertanian di Banten, dan pemerintah sampai saat ini belum dapat menyampaikan angka pastinya,” katanya.

Kordinator Aksi Arman Maulana meminta pemerintah Provinsi Banten bersama BPN dan juga DPRD Banten segera melakukan reformasi agraria dengan sebenar-benarnya yang berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil dan para petani imbuhnya.

Ia juga mendesak pemerintah Provinsi Banten dan DPRD Banten segera membentuk perda perlindungan petani dan nelayan serta lahan pertanian pangan berkelanjutan.

“Kami ingin punya tanah, kami petani kecil, banyak jasa-jasa yang dirasakan masyarakat dari para petani. Tanah kami minta dikembalikan kepada kami,” kata Rais salah seorang perwakilan petani yang ikut berunjukrasa.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Banten Al Muktabar, Ketua DPRD Banten sementara Andra Soni serta perwakilan BPN Banten menemui pengunjukrasa di depan gerbang DPRD Banten. Kepada para pengunjukrasa, Ketua DPRD Banten, Sekda dan Perwakilan BPN Banten berjanji akan segera membahas berbagai aspirasi dan masukan dari mahasiswa tersebut terutama perda perlindungan petani dan nelayan.

Ketua Sementara DPRD Banten, Andra Soni berjanji akan meminta kepada pihak-pihak terkait agar lebih fokus lagi kepada sektor pertanian.

“Menjadi catatan bagi saya, dalam rapat yang saya pimpin akan saya sampaikan, ternyata Banten sejahtera masih jauh. Petani banyak yang mengeluh karena alih fungsi lahan,” katanya.

Sekda Banten, Al Muktabar mengaku pihaknya akan duduk bersama dengan seluruh pihak termasuk BPN Banten, untuk memetakan persoalan dan aspirasi petani.

“Kita akan merespon, dan akan cari solusi untuk pembangunan Banten, mengadakan permuan dari unsur-unsur tersebut. Kita bikinkan rumusan, lalu akan kita kirim ke mereka (hasil koordinasi),” kata Al Muktabar.

Adapun banyaknya alih fungsi lahan, diakui Al Muktabar hal tersebut tak dapat dihindarkan, karena perkembangan zaman dan kebutuhan pembangunan.”Menyusut, konsep dunia pertumbuhan penduduk, ada bonus demografi yang harus kita kelola dengan baik. Ada banyak solusi untuk menangani apa-apa atas keterbatasan kita, salah satunya teknologi,” kata AL Muktabar.

Ditempat yang sama Kabid Penataan Pertanahan pada Kanwil BPN/ATR Banten, Antonio Silaen mengaku program sertifikasi 35 ribu bidang,seluruhnya diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu. Tidak ada milik perusahaan atau pejabat.

“Makanya tadi, kami telah meminta kepada rekan-rekan, tolong mengawasi kinerja kita. 35 ribu bidang itu ada di Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Serang. Dan silahkan cek kalau ada tanah pejabat,” katanya. (myn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SERANG

Subadri Hadiri Penutupan Turnamen Sepakbola Piala Walikota Serang

Published

on

Wakil Walikota Serang H Subadri Ushuludin menyalami para pemain sebelum bertanding.

Bantenraya.co.id, Serang – Wakil Walikota Serang H Subadri Ushuludin menghadiri turnamen sepakbola Usia dini antar SSB se Kota Serang yang digelar Askot PSSI Kota dalam rangka memperebutkan piala Walikota ke IV tahun 2019 di Stadion Maulana Yusuf, Ciceri Kota Serang (21/12/2019).

Kegiatan yang dilaksanakan pukul 15.30 WIB tersebut selain dihadiri oleh Wakil Walikota Serang H. Subadri Ushuludin, juga didampingi Oleh Ketua KONI Kota Serang Deni, Askot PSSI Kota Serang Zeka beserta Jajaran lainnya.

Sebelum upacara penutupan dilaksanakan, terlebih dahulu dilangsungkan partai final usia 17 tahun antara SSB Singandaru VS SSB Serang Pratama.

Dalam partai final itu, diawal babak pertama kedua kesebelasan terlihat sangat agresif memberikan serangan.Hingga akhir pertandingan dimenangkan oleh SSB Singandaru dengan skor telak 4 : 0 mengalahkan SSB Serang Pratama.

Kompetisi tersebut diikuti peserta kelompok umur U 12 Tahun – U 17 Tahun sebanyak 22 SSB, untuk U 12 Tahun sebanyak 10 SSB, dan U 17 Tahun sebanyak 12 SSB. Diantara peserta yang ikut kompetisi ini berasal dari lingkungan Kota Serang.

Kegiatan dilanjutkan dengan upacara penutupan dengan pembagian hadiah kepada para juara, hadiah berupa uang pembinaan dan piala tetap. Acara langsung ditutup oleh Askot PSSI Kota Serang Zeka.

“Kegiatan ini merupakan ajang mencari bibit pemain yang berbakat, kompetisi tidak boleh berhenti, harus bisa terlaksana setiap tahunnya,” kata Zeka. (luk)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SERANG

Satu Tahun Tsunami Selat Sunda, Pemkab Serang Terus Bangkitkan Wisata Anyer

Published

on

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah.

Bantenraya.id, Serang – Tepat 22 Desember 2019, satu tahun berlalu pasca musibah tsunami Selat Sunda yang menerjang Pantai Anyer dan Cinangka di Kabupaten Serang. Pemerintah Kabupaten Serang terus melakukan upaya pemulihan untuk membangkitkan Wisata Anyer agar kembali bergeliat.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah melalui siaran pers, Minggu (22/12/2019) mengatakan, pada awal terjadi bencana, Pemkab Serang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mampu bersinergi dengan berbagai unsur untuk melakukan penanggulangan bencana. Mulai dari TNI-Polri, Basarnas, PMI, Tagana, Pemprov Banten, pemerintah pusat, dan berbagai pihak yang terkait.

“Hingga pelayanan kesehatan, ditegaskan untuk melayani korban bencana dengan baik. Semua organisasi perangkat daerah hingga pemerintah kecamatan pun bergerak membantu korban bencana. Alhamdulillah, atas sinergi yang baik, proses penanggulangan bencana berjalan dengan baik,” ujar Tatu.

Selanjutnya kata Tatu, Pemkab Serang juga melakukan pemulihan ekonomi bagi para korban bencana, hingga melakukan rekontruksi rumah-rumah yang rusak. Sepekan setelah bencana, Pemkab Serang memberikan bantuan tunai kepada ratusan korban bencana dengan kisaran Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta.

Pada Mei 2019, Pemkab Serang selesai memperbaiki rumah warga terdampak di Kecamatan Anyer dan Cinangka sebanyak 33 rumah.

“Sebanyak 33 rumah selesai diperbaiki dan enam rumah direhab, tugas kami menyelesaikan rumah yang rusak atau tersapu tsunami telah selesai,” katanya.

Kemudian pada Juni 2019, menjelang hari raya Idul Fitri, Pemkab Serang menurunkan bantuan tunai untuk 251 pemilik warung.

“Bantuan tersebut diberikan agar para pedagang di tepi pantai kembali bisa berjualan dengan baik saat libur Idul Fitri,” ujarnya.

Untuk pemulihan ekonomi pariwisata Pantai Anyer dan Cinangka, Pemkab Serang menggelar rangkaian kegiatan Anyer Krakatau Culture Festival atau AKCF setiap bulan. Rangkaian kegiatan dimulai sejak Maret, antara lain dari Fun Bike, Lomba Burung Berkicau, Festival Silat Kaserangan, Lomba Mancing Selat Sunda, Anyer Color Fun Run, Ngagurah Dano, AKCF Adventure Trail, Gala Dinner, hingga Anyer Surfing Competition.

“Rangkaian AKCF ini rutin kita gelar setiap tahun,” ujar Tatu.

Saat ini wisata Pantai Anyer sudah aman dan mulai banyak dikunjungi wisatawan, namun begitu berbagai upaya dan program terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Serang untuk membangkitkan pariwisata pantai.

“Kita semua harus terus mengampanyekan agar wisatawan bisa rutin berkunjung ke pantai Anyer dan Cinangka,” katanya.

Kepala Disporapar Kabupaten Serang Hamdani menilai, para pelaku pariwisata serta Pemprov Banten dan pemerintah pusat, turut serta membantu memulihkan pariwisata pantai Anyer dan Cinangka.

“Kami yakin dengan sinergi yang baik, pariwisata Anyer akan kembali mendunia,” katanya. (luk)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SERANG

Ketua Dewan Pantau Pilkades Serentak di Kabupaten Serang

Published

on

Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum melakukan monitoring ke sejumlah TPS Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di beberapa wilayah di Kabupaten Serang, Minggu.

Bantenraya.id, Serang – Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum melakukan monitoring ke sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sejumlah kecamatan untuk memastikan pesta demokrasi di desa berjalan lancar, aman dan kondusif serta seluruh panitia Pilkades menjalankan tugasnya dengan baik.

“Saya ingin memastikan Pilkades berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Saya melihat langsung, para panitia pilkades juga menjalankan tugasnya dengan baik. Alhamdulillah, pilkades berjalan dengan suka cita dan antusias masyarakat juga tinggi,” kata Ulum kepada wartawan di Serang, Minggu (3/11/2019).

Ulum memulai pemantauan dari kantor Kecamatan Ciruas, dilanjutkan ke Desa Beberan dan Desa Penggalang,setelah itu Dilanjutkan ke Kecamatan Pontang dengan mengunjungi Desa Domas dan Sukajaya.

Selain itu, Ketua DPRD juga meninjau Kecamatan Lebakwangi dengan mengunjungi Desa Pegandikan, serta Kecamatan Tirtayasayakni ke Desa Laban. Selanjutnya ia menuntaskan monitoring ke Desa Tanara Kecamatan Tanara, Kecamatan Carenang, dan Kecamatan Binuang.

Pilkades serentak di Kabupaten Serang diikuti oleh 150 desa yang dilaksanakan, Minggu (3/11/2019). Pilkades serentak ini merupakan yang ketiga kali. Pada gelombang pertama ada 118 desa, gelombang kedua 33 desa dan gelombang ketiga 150 desa.

Ulum berharap, semua calon kepala desa (kades) menerima hasil pemungutan suara yang sudah berlangsung.

“Calon kades harus siap menang dan siap kalah. Calon kades juga harus saling menjaga keamanan dan kondusifitas di tengah-tengah masyarakat,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Pasca pemungutan suara, kata Ulum, calon kades harus bisa mengayomi para tim sukses (timses) dan pendukungnya agar tidak melakukan tindakan yang merugikan semua pihak dan masyarakat khususnya menjaga soliditas agar tidak ada perpecahan pasca Pilkades,” tegasnya. (luk)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending