Connect with us

SERANG

Nilai Pemerintah Tak Berpihak Pada Petani, Mahasiswa ‘ Kepung ‘ DPRD Banten

Published

on

Salah seorang perwakilan pengunjukrasa dari kalangan petani, Rais menyampaikan orasi saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Banten dengan tuntutan salah satunya pembentukan perda perlindungan petani dan nelayan serta reforma agraria.

Bantenraya.id, Serang – Ratusan mahasiswa dan perwakilan petani yang tergabung dalam aliansi pejuang reforma agraria untuk rakyat melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dan depan gedung DPRD Banten, di Serang, Selasa (24/9/2019).

Dalam aksinya, mereka menganggap pemerintah tidak berpihak kepada nasib petani dan masyarakat kecil. Hal ini terbukti, banyaknya lahan persawahan beralih fungsi, serta program sertifikasi tanah gratis yang mengutamakan pemilik modal dan para penguasa. Serta konflik agraria yang puluhan tahun belum juga kunjung selesai.

“Kami saat ini mendampingi masyarakat di Kecamatan Cigemblong di Kabupaten Lebak yang konflik dengan PT Pertiwi Lestari seluas kurang lebih dua ribu hektar, sampai sekarang prosesnya sejak tahun 2007 belum juga tuntas,” kata Sekjen Serikat Petani Indonesia (SPI) Banten Misrudin dalam orasinya.

Tak hanya itu saja, kata dia, konflik agraria yang saat ini belum kunjung selesai masyarakat di Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang dengan TNI AU. Belum lagi banyak kasus sengketa lahan atau konflik agararia yang belum diselesaikan yang akhinya merugikan petani kecil dan masyarakat lemah.

“Sengketa lahan antara TNI AU dengan masyarakat di Biunang seluas 712 hektar sejak tahun 1984 juga belum tuntas. Begitupun petani di Cibaliung Pandeglang terjadi konflik agraria dengan luas ribuan hektar, tidak juga selesai. Kenapa ini terjadi, petani dan masyarakat kecil yang dirugikan,” kata dia.

Adapun program pemerintah pusat melalui BPN/ATR dengan sertifikat gratis, tidak ada keterbukaan informasi dari masing-masing BPN didaerah.

“Tahun ini kami dapat informasi ada 35 ribu bidang yang mendapatkan program sertifikat gratis. Jangan-jangan ini lahan adalah milik perusahaan atau pejabat,” katanya.

Selain itu, terkait dengan alih fungsi lahan dari pertanian ke program pembangunan pemerintah, sampai dengan tahun ini, pemerintah belum memiliki data, berapa banyak lahan yang sudah beralih fungsi.

“Data yang ada itu tahun 2014, kita mempertanyakan ada berapa lagi lahan pertanian di Banten, dan pemerintah sampai saat ini belum dapat menyampaikan angka pastinya,” katanya.

Kordinator Aksi Arman Maulana meminta pemerintah Provinsi Banten bersama BPN dan juga DPRD Banten segera melakukan reformasi agraria dengan sebenar-benarnya yang berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil dan para petani imbuhnya.

Ia juga mendesak pemerintah Provinsi Banten dan DPRD Banten segera membentuk perda perlindungan petani dan nelayan serta lahan pertanian pangan berkelanjutan.

“Kami ingin punya tanah, kami petani kecil, banyak jasa-jasa yang dirasakan masyarakat dari para petani. Tanah kami minta dikembalikan kepada kami,” kata Rais salah seorang perwakilan petani yang ikut berunjukrasa.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Banten Al Muktabar, Ketua DPRD Banten sementara Andra Soni serta perwakilan BPN Banten menemui pengunjukrasa di depan gerbang DPRD Banten. Kepada para pengunjukrasa, Ketua DPRD Banten, Sekda dan Perwakilan BPN Banten berjanji akan segera membahas berbagai aspirasi dan masukan dari mahasiswa tersebut terutama perda perlindungan petani dan nelayan.

Ketua Sementara DPRD Banten, Andra Soni berjanji akan meminta kepada pihak-pihak terkait agar lebih fokus lagi kepada sektor pertanian.

“Menjadi catatan bagi saya, dalam rapat yang saya pimpin akan saya sampaikan, ternyata Banten sejahtera masih jauh. Petani banyak yang mengeluh karena alih fungsi lahan,” katanya.

Sekda Banten, Al Muktabar mengaku pihaknya akan duduk bersama dengan seluruh pihak termasuk BPN Banten, untuk memetakan persoalan dan aspirasi petani.

“Kita akan merespon, dan akan cari solusi untuk pembangunan Banten, mengadakan permuan dari unsur-unsur tersebut. Kita bikinkan rumusan, lalu akan kita kirim ke mereka (hasil koordinasi),” kata Al Muktabar.

Adapun banyaknya alih fungsi lahan, diakui Al Muktabar hal tersebut tak dapat dihindarkan, karena perkembangan zaman dan kebutuhan pembangunan.”Menyusut, konsep dunia pertumbuhan penduduk, ada bonus demografi yang harus kita kelola dengan baik. Ada banyak solusi untuk menangani apa-apa atas keterbatasan kita, salah satunya teknologi,” kata AL Muktabar.

Ditempat yang sama Kabid Penataan Pertanahan pada Kanwil BPN/ATR Banten, Antonio Silaen mengaku program sertifikasi 35 ribu bidang,seluruhnya diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu. Tidak ada milik perusahaan atau pejabat.

“Makanya tadi, kami telah meminta kepada rekan-rekan, tolong mengawasi kinerja kita. 35 ribu bidang itu ada di Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Serang. Dan silahkan cek kalau ada tanah pejabat,” katanya. (myn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SERANG

Kemenperin Dorong Kewirausahaan IKM Berbasis Ponpes di Banten

Published

on

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin, Gati Wibawaningsih.

Businesstoday.id, Serang – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pengembangan kewirausahaan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis pondok pesantren di Banten, sehingga muncul wirausahawan-wirausahawan baru dari kalangan santri.

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Serang, Selasa (15/10/2019), menjelaskan, menciptakan wirausaha baru dari para santri bisa lebih efektif, karena bisa menghemat waktu untuk pelatihannya, lebih cepat diajarkannya serta bisa melaksanakan bermacam-macam bentuk pelatihanya. Hingga saat ini, pihaknya sudah melaksanakan pelatihan di 41 pesantren yang ada di Indonesia.

“Hari ini kita melakukan penumbuhan wirausaha baru lewat Ponpes, karena Ponpes itu siswanya lebih tekun, rajin, lebih taat dan kejujuran itu nomor satu. Nah itu adalah bekal utama menjadi wirausaha,” kata Gati Wibawaningsih usai mengelar bimbingan teknis wirausaha baru Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis Pondok Pesantren (Ponpes) di Provinsi Banten, di Serang.

Ia menerangkan, Kemenperin menargetkan sekitar 28 ribu Ponpes yang ada di Indonesia diberikan pelatihan dan bimbingan teknis kewirausahaan industri kecil menengah. Akan tetapi di tahun 2019, hanya baru bisa memfasilitasi sekitar 27 Ponpes.

“Ini pelatihan pembuatan roti, tetapi sebetulnya selain pembuatan roti juga melatih workshop perbengkelan roda dua, kemudian kita latih juga pembuatan sandal, pengolahan ikan, membuat kerupuk, garmen, IT dan lainnya,” tambahnya.

Ia mengatakan, kegiatan yang dilakukan di Banten bekerjasama dengan Pemprov Banten melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Pihaknya mengakui keberadaan IKM akan sangat mempengaruhi terhadap pengurangan pengurangan pengangguran. Sebab meskipun IKM merupakan industri kecil, akan tetapi bidang usahanya bisa lebih luas.

“Karena satu IKM paling maksimum tenaga kerja 20 orang karyawan,” kata dia.

Menurut Gati, industri kecil dan menengah saat ini jumlahnya cukup banyak yakni sekitar 3 Juta lebih untuk industri kecil. Sedangkan industri menengah jumlahnya ada sekitar 30 ribuan lebih.

“Kita lihat pertumbuhannya dari 2017 sampai ke 2018 naik sekitar 30 persen,” ujarnya. (mul)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SERANG

Lima Pimpinan DPRD Banten 2019 – 2024 Resmi di Sumpah Oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Published

on

Lima pimpinan DPRD Banten 2019-2024 diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, dalam rapat paripurna istimewa di DPRD Banten, di Serang, Senin (30/9/2019).

Bantenraya.id, Serang – Lima pimpinan DPRD Banten definitif periode 2019-2024 secara resmi diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, dalam rapat parpurna istimewa DPRD Banten, di Serang, Senin (30/9/2019).

Lima pimpinan DPRD Banten tersebut yakni Andra Soni dari Partai Gerindra duduk sebagai Ketua DPRD Banten, Bahrum HS dari PDI Perjuangan (Wakil Ketua), Fahmi Hakim dari Partai Golkar (Wakil Ketua), Budi Prayogo dari PKS (Wakil Ketua) dan Nawa Said Dimyati dari Partai Demokrat (Wakil Ketua).

Ketua DPRD Banten Andra Somi usai pelantikan tersebut berjanji akan meningkatkan kedisiplinan serta kinerja seluruh anggotanya dalam mengikuti rapat-rapat di paripurna.

“Saya bersama dengan seluruh Dewan berjanji akan meningkatkan disiplin yang baik, pada saat rapat-rapat paripurna,” katanya.

“Meskipun di DPRD Banten ini terdiri dari berbagai fraksi, kekompakan dan kebersamaan harus terus dibina dan ditumbuh kembangkan. Sehingga dalam menjalankan fungsinya menyampaikan aspirasi rakyat dapat dilakukan dengan baik,” kata Andra.

Tak hanya itu Andra juga meminta dukungan dari semua lapisan masyarakat Banten, dalam menjalankan amanat rakyat Banten, untuk mewujudkan semua aspirasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan.

“Butuh kerjasamanya dengan segala lapisan dan komponen masyarakat. Banten,” katanya.

Menurutnya, tantangan DPRD ke depan tidak ringan sehingga dituntut untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat.

“Mari kita tingkatkan performa, kedisiplinan, kekompakan, kebersamaan serta kedepankan kepentingan rakyat,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Usai pengambilan sumpah pimpinan, kata dia, pihaknya akan langsung melakukan rapat internal untuk pembentukan alat kelengkapan dewan yakni badan musyawarah, komisi-komisi, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran dan badan kehormatan dewan.

Sementara Gubernur Banten Wahidin Halim dalam sambutannya mengatakan, dengan dilantiknya pimpinan DPRD Banten ini mudah-mudahan bisa membangun sinergi dan kerjasama dalam membangun daerah Provinsi Banten secara bersama sama antara eksekutif dan legislatif.

“Kita sedang proses RAPBD 2020, mudah-mudahan kita bisa penuhi harapan dan aspirasi masyarakat. Dan semoga kita diberikan kemudahan,” kata Wahidin Halim. (myn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SERANG

Optimalkan Kinerja, DPRD Banten Langsung Bentuk AKD Usai Pelantikan Pimpinan

Published

on

Wakil Ketua DPRD Banten Barhum HS.

Bantenraya.id, Serang – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Banten langsung melakukan rapat internal untuk membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) usai paripurna istimewa pengambilan sumpah lima pimpinan DPRD Banten, di Serang, Selasa (1/10/2019).

Alat kelengkapan dewan yang langsung dibentuk yakni lima pimpinan komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan dewan dan badan musyawarah DPRD Banten.

“Kami berharap setelah ada pembentukan alat kelangkapan dewan ini, bisa optimal bekerja. Karena, kami bisa melaksanakan kegiatan ini setelah ada pimpinan definitif dan juga pembentukan alat kelengkapan dewan,” kata Wakil Ketua DPRD Banten Barhum HS usai rapat badan anggaran.

Ia juga berharap anggota DPRD Banten periode 2019-2024 selaku mitra kerja Pemerintah Provinsi Banten harus menunjukkan kinerja yang baik, akomodatif dan juga aspiratif, untuk mewujudkan harapan masyarakat Banten.

Pihaknya akan segera melakukan langkah-langkah kerja konkret usai pelantikan pimpinan dewan yakni langsung berkoordinasi dan berkunjung ke organisasi perangkat daerah Provinsi Banten sesuai dengan bidang dan mitra kerja masing-masing komisi di DPRD Banten.

“Kami pimpinan DPRD khususnya akan segera beraudiensi dengan pihak forum kordinasi pimpinan daerah di Provinsi Banten,” kata dia.

Hasil rapat DPRD Banten dalam pembentukan AKD tersebut yakni Komisi I yang membidangi pemerintahan diketuai oleh Asep Hidayat (Demokrat), wakil ketua A Cut Muthia (PKS) dan Sekretaris, Ida Ating (PPP). Komisi II membidangi ekonomi diketuai oleh Muhsinin (Golkar), wakil ketua Yoyon Sujana (Demokrat) dan Sekretaris Nawawi Nurhadi (PKB).

Komisi III membidangi keuangan diketuai oleh Gembong R Sumedi (PKS), wakil ketua Ade Hidayat (Gerindra) dan Sekretaris Beni Sudrajat (Nasdem). Komisi IV membidangi infrastruktur diketuai oleh Eri Suheri (PDIP), wakil ketua Tb Luay Sofhani (PAN) dan Sekretaris M Nur Kholis (PKB).

Komisi V membidangi kesejahteraan masyarakat diketuai oleh M. Nizar (Gerindra), wakil ketua Yeremia Mendrofa (PDIP) dan Sekretaris Fitron Nur Ikhsan (Golkar).

Untuk Bapemperda diketuai oleh Madsuri (PDIP) dan Wakil Ketua Asnis Syaifuddin (PKS). Sedangkan BK diketuai oleh Sopwan (Gerindra) dan wakil ketua Desi Yusandi (Golkar). (myn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending