Connect with us

SERANG

Polda Banten MoU Bersama Kejati dan BPN Selesaikan Kasus Tanah

Published

on

Penandatangan kesepakatan (MoU) bersama Kepala BPN Banten, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dan perwakilan Polda Metro Jaya, dalam penyelesaian kasus/mafia tanah di Banten.

Bantenraya.id, Serang – Kapolda Banten Irjen Pol Drs Tomsi Tohir melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kanwil BPN Provinsi Banten, Kejati Banten dan Polda Metro Jaya tentang penyelesaian kasus tanah di wilayah Banten, di Kantor BPN Provinsi Banten, di Serang, Selasa (24/9/2019).

Penandatanganan MOU ini dilaksanakan setelah upacara HUT Ke-59 Agraria Nasional dan Tata Ruang di lapangan BPN Provinsi Banten. Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolda Metro Jaya yang diwakili Dirreskrimum Kombes Pol Suyudi Ario Seto, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Forkopimda Banten, wali kota/bupati se-Provinsi Banten serta seluruh kapolres di wilayah hukum Polda Banten dan Kepala BPN Provinsi Banten.

“Penandatanganan MOU ini merupakan suatu bentuk wujud kerja sama dalam menyelesaikan masalah kasus tanah di wilayah Provinsi Banten khususnya,” kata Tomsi Tohir.

Kapolda Banten berharap dengan adanya penandatanganan MOU ini, ke depannya permasalahan kasus tanah dapat diselesaikan dengan cepat dan diselesaikan dengan baik.

Kepala Kantor Wilayah BPN Banten Andi Tenri Abeng mengatakan, pihaknya telah menandatangani nota kepahaman perihal pertanahan dengan Polda dan Kejati. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pemberantasan mafia tanah yang disinyalir masih beraksi di Banten.

“MoU dengan Kapolda dan Kajati dalam rangka pemberantasan mafia tanah. Disinyalir ada banyak mafia tanah sehingga masyarakat banyak yang dirugikan. Tadi sudah bekerja sama. Dengan bertiga ini kami bertekad menuntaskan kasus-kasus yang berindikasi mafia tanah,” kata Andi.

Ia menjelaskan, saat ini di Banten pihaknya mengendus ada empat praktik mafia tanah. Keempatnya kini sudah ditetapkan sebagai target operasi (TO) jajaran Polda Banten dan Polda Metro Jaya.

Adanya indikasi praktik mafia tanah, kata dia, dilihat dari beberapa hal. Paling umum hal itu terjadi jika ada masyarakat yang merasa sudah tak berkutik atas hak tanahnya yang tak bisa dimiliki. Selain itu, modus mafia tanah adalah dengan pemalsuan dokumen pertanahan.

“Kalau mafia tanah tidak tergantung luas sebenarnya, masyarakat merasa dia sudah nggak bisa lagi melawan, saya punya tapi saya enggak bisa miliki. Modusnya rata-rata pemalusan akte,” kata dia.

Agar praktik mafia tanah bisa diungkap, kata dia, pihaknya siap untuk memberikan dukungan data yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian. BPN juga akan memberikan kontribusi berupa deteksi dokumen pertanahan yang diragukan legalitasnya.

“Memang lebih banyak peranan dari Polda, kita memberikan edukasi terkait pertanahan. Upaya BPN hanya menilai secara formil, kami tidak secara meteriil. Kami secara formil clear ya kita proses, nah kalau terjadi kesalahan di materiil, itu dilimpahkan ke aparat penegak hukum,” kata dia.

Andi Tenri juga mengaku, hingga saat ini praktik mafia tanah masih terendus pada tanah-tanah milik masyarakat umum. Sedangkan untuk pengadaan tanah dari pemerintah, pihaknya belum menemukan.

“(Praktik mafia tanah di lahan pemerintah) Sejauh ini belum saya temukan, tapi belum tahu karena belum ada aduan. Imbauan agar terhindari dari mafia tanah, masyarakat berhati-hati dalam membeli tanah, cek dulu status tanahnya ke BPN,” jelasnya.

Dia menegaskan, selain edukasi ke pihak eksternal, BPN juga terus membenahi internalnya sebagai bentuk pemberantasan praktik kotor di bidang pertanahan.

“Penataan ruang dan pelayanan pertanahan yang berkepastian hukum dan modern. ‘Tag line’ kami, Banten Jawara, dalam arti kami sekarang harus bangkit bahwa Banten bisa menjadi jawara dalam segala hal. Khususnya BPN kami sudah mulai berubah, BPN Banten kini lebih baik,” katanya.

Sementara Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, selain dilaksanakannya penandatangan MOU dengan Kapolda Banten, Kapolda Metro Jaya, Kejati Banten dan Kanwil BPN, pemerintah sudah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat secara cepat dan transparan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menggagas Program Transformasi Digital.

Layanan pertanahan dapat diakses secara elektronik oleh masyarakat dengan transparan. Saat ini sudah ada empat layanan elektronik, meliputi Hak Tanggungan, Layanan Informasi, Zona Nilai Tanah dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Informasi bidang tanah sudah mulai bisa diakses.

Wahidin mengimbau masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Banten apabila ada yang ingin mengurus surat tanah, agar tidak melalui perantara.

“Langsung saja datang ke Kantor BPN, nanti pegawai BPN akan menunjukan cara kepengurusannya,” kata Wahidin. (myn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

SERANG

Kemenperin Dorong Kewirausahaan IKM Berbasis Ponpes di Banten

Published

on

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin, Gati Wibawaningsih.

Businesstoday.id, Serang – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pengembangan kewirausahaan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis pondok pesantren di Banten, sehingga muncul wirausahawan-wirausahawan baru dari kalangan santri.

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Serang, Selasa (15/10/2019), menjelaskan, menciptakan wirausaha baru dari para santri bisa lebih efektif, karena bisa menghemat waktu untuk pelatihannya, lebih cepat diajarkannya serta bisa melaksanakan bermacam-macam bentuk pelatihanya. Hingga saat ini, pihaknya sudah melaksanakan pelatihan di 41 pesantren yang ada di Indonesia.

“Hari ini kita melakukan penumbuhan wirausaha baru lewat Ponpes, karena Ponpes itu siswanya lebih tekun, rajin, lebih taat dan kejujuran itu nomor satu. Nah itu adalah bekal utama menjadi wirausaha,” kata Gati Wibawaningsih usai mengelar bimbingan teknis wirausaha baru Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis Pondok Pesantren (Ponpes) di Provinsi Banten, di Serang.

Ia menerangkan, Kemenperin menargetkan sekitar 28 ribu Ponpes yang ada di Indonesia diberikan pelatihan dan bimbingan teknis kewirausahaan industri kecil menengah. Akan tetapi di tahun 2019, hanya baru bisa memfasilitasi sekitar 27 Ponpes.

“Ini pelatihan pembuatan roti, tetapi sebetulnya selain pembuatan roti juga melatih workshop perbengkelan roda dua, kemudian kita latih juga pembuatan sandal, pengolahan ikan, membuat kerupuk, garmen, IT dan lainnya,” tambahnya.

Ia mengatakan, kegiatan yang dilakukan di Banten bekerjasama dengan Pemprov Banten melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Pihaknya mengakui keberadaan IKM akan sangat mempengaruhi terhadap pengurangan pengurangan pengangguran. Sebab meskipun IKM merupakan industri kecil, akan tetapi bidang usahanya bisa lebih luas.

“Karena satu IKM paling maksimum tenaga kerja 20 orang karyawan,” kata dia.

Menurut Gati, industri kecil dan menengah saat ini jumlahnya cukup banyak yakni sekitar 3 Juta lebih untuk industri kecil. Sedangkan industri menengah jumlahnya ada sekitar 30 ribuan lebih.

“Kita lihat pertumbuhannya dari 2017 sampai ke 2018 naik sekitar 30 persen,” ujarnya. (mul)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SERANG

Lima Pimpinan DPRD Banten 2019 – 2024 Resmi di Sumpah Oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Published

on

Lima pimpinan DPRD Banten 2019-2024 diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, dalam rapat paripurna istimewa di DPRD Banten, di Serang, Senin (30/9/2019).

Bantenraya.id, Serang – Lima pimpinan DPRD Banten definitif periode 2019-2024 secara resmi diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, dalam rapat parpurna istimewa DPRD Banten, di Serang, Senin (30/9/2019).

Lima pimpinan DPRD Banten tersebut yakni Andra Soni dari Partai Gerindra duduk sebagai Ketua DPRD Banten, Bahrum HS dari PDI Perjuangan (Wakil Ketua), Fahmi Hakim dari Partai Golkar (Wakil Ketua), Budi Prayogo dari PKS (Wakil Ketua) dan Nawa Said Dimyati dari Partai Demokrat (Wakil Ketua).

Ketua DPRD Banten Andra Somi usai pelantikan tersebut berjanji akan meningkatkan kedisiplinan serta kinerja seluruh anggotanya dalam mengikuti rapat-rapat di paripurna.

“Saya bersama dengan seluruh Dewan berjanji akan meningkatkan disiplin yang baik, pada saat rapat-rapat paripurna,” katanya.

“Meskipun di DPRD Banten ini terdiri dari berbagai fraksi, kekompakan dan kebersamaan harus terus dibina dan ditumbuh kembangkan. Sehingga dalam menjalankan fungsinya menyampaikan aspirasi rakyat dapat dilakukan dengan baik,” kata Andra.

Tak hanya itu Andra juga meminta dukungan dari semua lapisan masyarakat Banten, dalam menjalankan amanat rakyat Banten, untuk mewujudkan semua aspirasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan.

“Butuh kerjasamanya dengan segala lapisan dan komponen masyarakat. Banten,” katanya.

Menurutnya, tantangan DPRD ke depan tidak ringan sehingga dituntut untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat.

“Mari kita tingkatkan performa, kedisiplinan, kekompakan, kebersamaan serta kedepankan kepentingan rakyat,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Usai pengambilan sumpah pimpinan, kata dia, pihaknya akan langsung melakukan rapat internal untuk pembentukan alat kelengkapan dewan yakni badan musyawarah, komisi-komisi, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran dan badan kehormatan dewan.

Sementara Gubernur Banten Wahidin Halim dalam sambutannya mengatakan, dengan dilantiknya pimpinan DPRD Banten ini mudah-mudahan bisa membangun sinergi dan kerjasama dalam membangun daerah Provinsi Banten secara bersama sama antara eksekutif dan legislatif.

“Kita sedang proses RAPBD 2020, mudah-mudahan kita bisa penuhi harapan dan aspirasi masyarakat. Dan semoga kita diberikan kemudahan,” kata Wahidin Halim. (myn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SERANG

Optimalkan Kinerja, DPRD Banten Langsung Bentuk AKD Usai Pelantikan Pimpinan

Published

on

Wakil Ketua DPRD Banten Barhum HS.

Bantenraya.id, Serang – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Banten langsung melakukan rapat internal untuk membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) usai paripurna istimewa pengambilan sumpah lima pimpinan DPRD Banten, di Serang, Selasa (1/10/2019).

Alat kelengkapan dewan yang langsung dibentuk yakni lima pimpinan komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan dewan dan badan musyawarah DPRD Banten.

“Kami berharap setelah ada pembentukan alat kelangkapan dewan ini, bisa optimal bekerja. Karena, kami bisa melaksanakan kegiatan ini setelah ada pimpinan definitif dan juga pembentukan alat kelengkapan dewan,” kata Wakil Ketua DPRD Banten Barhum HS usai rapat badan anggaran.

Ia juga berharap anggota DPRD Banten periode 2019-2024 selaku mitra kerja Pemerintah Provinsi Banten harus menunjukkan kinerja yang baik, akomodatif dan juga aspiratif, untuk mewujudkan harapan masyarakat Banten.

Pihaknya akan segera melakukan langkah-langkah kerja konkret usai pelantikan pimpinan dewan yakni langsung berkoordinasi dan berkunjung ke organisasi perangkat daerah Provinsi Banten sesuai dengan bidang dan mitra kerja masing-masing komisi di DPRD Banten.

“Kami pimpinan DPRD khususnya akan segera beraudiensi dengan pihak forum kordinasi pimpinan daerah di Provinsi Banten,” kata dia.

Hasil rapat DPRD Banten dalam pembentukan AKD tersebut yakni Komisi I yang membidangi pemerintahan diketuai oleh Asep Hidayat (Demokrat), wakil ketua A Cut Muthia (PKS) dan Sekretaris, Ida Ating (PPP). Komisi II membidangi ekonomi diketuai oleh Muhsinin (Golkar), wakil ketua Yoyon Sujana (Demokrat) dan Sekretaris Nawawi Nurhadi (PKB).

Komisi III membidangi keuangan diketuai oleh Gembong R Sumedi (PKS), wakil ketua Ade Hidayat (Gerindra) dan Sekretaris Beni Sudrajat (Nasdem). Komisi IV membidangi infrastruktur diketuai oleh Eri Suheri (PDIP), wakil ketua Tb Luay Sofhani (PAN) dan Sekretaris M Nur Kholis (PKB).

Komisi V membidangi kesejahteraan masyarakat diketuai oleh M. Nizar (Gerindra), wakil ketua Yeremia Mendrofa (PDIP) dan Sekretaris Fitron Nur Ikhsan (Golkar).

Untuk Bapemperda diketuai oleh Madsuri (PDIP) dan Wakil Ketua Asnis Syaifuddin (PKS). Sedangkan BK diketuai oleh Sopwan (Gerindra) dan wakil ketua Desi Yusandi (Golkar). (myn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending