Connect with us

POLITIK

ELIT POLITIK MESTINYA BIKIN KEBIJAKAN PRO PUBLIK, BUKAN BIKIN GEMPAR RAKYAT

Published

on

KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi yang hadir sebagai bentuk nyata tansisi demokrasi.

WARGA negara Indonesia dan Hongkong sama-sama sedang memperjuangkan hak-haknya yang ingin didengar. Baik Indonesia maupun HongKong tengah dilanda aksi demonstrasi panjang akibat rancangan legislasi yang mengkhawatirkan rakyat.

Jika Indonesia diterpa revisi UU KPK, RKUHP dan RUU lain, masyarakat Hong Kong berang karena adanya rancangan regulasi anti-ekstradisi.

Permasalahan bermula dari Februari 2019. Biro keamanan Hongkong menyerahkan draf dokumen yang berisi usulan perubahan UU ekstradisi yang berisi usulan perubahan perjanjian ekstradisi yang diperbolehkannya pejabat yang ditangkap di Hongkong diekstradisi ke China.

Banyak masyarakat Hongkong kontra dengan usulan perubahan UU ini. Berbagai macam diplommasi dan perundingan namun hal ini masih tidak memenuhi harapan masyarakat terkait dengan penolakan amandemen UU ekstradisi.

Namun, pada 4 juni lebih dari 120.000 masyarakat Hongkong menandatangani petisi menolak UU Ekstradisi, dan pada akhirnya terjadi kekacauan.

Begitupula aksi yang dilakukan mahasiswa Indonesia di depan Gedung DPR/MPR di Senayan pada senin (23/9/2019) dan selasa (24/9/2019) untuk menolak kebijakan disahkannya UU KPK, RUU SDA, RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertambangan-Minerba, RUU Ketenaga kerjaan, RUU PKS, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan lainnya.

Terlalu banyak kontroversi di dalam revisi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan undang-undang KPK yang dianggap tergesa-gesa serta memuat pasal yang justru melemahkan fungsi KPK.

Seperti diketahui, KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi yang hadir sebagai bentuk nyata tansisi demokrasi, di mana didalam melaksanakan tugasnya lembaga Negara ini tidak mendapatkan tekanan atau intervensi dari lembaga lainnya.

Poin yang paling disoroti dan mengkhawatirkan yakni keberadaan Dewan Pengawas. Menurut DPR, Dewan Pengawas diambil agar memantau kinerja dari KPK.

Pertanyaannnya: sebenarnya UU KPK yang telah disahkan pada Selasa (17/9/2019) justru akan Memperkuat atau Memperlemah KPK?

Jika menggunakan pendekatan Neo- Institutionalisme pendekatan ini mencoba melihat peranan dan pengaruh institusi politik terhadap prilaku politik dan juga pengambilan keputusan.

Namun yang muncul di benak publik adalah dugaan adanya kepentingan di balik pengesahan UU KPK tersebut, karena keberadaan Dewan Pengawas untuk memantau kerja KPK. Maka kekuasaanlah yang berbicara karean dengan adanya Dewan pengawas untuk membantu kinerja dari KPK di takutkan dalam pengambilan keputusan KPK bisa terpengaruh.

Dengan masuknya elit politik kedalam KPK maka sudah bisa dipastikan akan ada agenda politik yang berperan. Padahal, berbicara soal intenpendensi adalah merupakan hal yang sangat penting dalam proses audit yang dilakukan oleh KPK.

Harapan menjadi Negara yang bebas dari praktik korupsi akan semakin jauh, sehingga sikap Presiden taerhadap pengesahan UU KPK dianggap menjadi kunci utama.

Berbicara anti korupsi tidak hanya ada di Indonesia, Hongkong juga memiliki anti korupsi yang dikenal dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC).

ICAC sebagai lembaga anti korupsi keberhasilannya tidak luput dari berbagai strategi melalui pendidikan agar public teredukasi serta berperan aktif dalam memberantas korupsi.

Negara merupakan kendaraan bagi kekuasaan kelas politik tertentu, bertindak sesuai keinginan penguasa. Apakah teori dari Marxist ini yang telah terjadi saat ini?

Sebagai penguasa, para elit pollitik mestinya mampu merubah strategi dalam kebijakan yang baik dan diterima publik. Bukan cuma melakukan revisi UU KPK yang dengan sekejap mata yang akhirnya bikin gempar rakyat Indonesia.

[Oleh: Jumiati. Penulis adalah Mahasiswi Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia]


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

BPN : Massa Kampanye Jadi Bukti Hasil Survei Ungguli Prabowo-Sandi

Published

on

Direktur Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sugiono saat jumpa pers di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Bantenraya.id, Jakarta – Sisa masa kampanye pemilihan presiden 2019 tinggal menghitung hari. Antusias masyarakat juga sudah semakin jelas terlihat bahwa pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno lebih diminati dibanding pasangan lainnya.

Hal ini merupakan bukti bahwa sebagian lembaga survei yang saat ini sudah merilis hasilnya mengunggulkan elektabilitas Prabowo-Sandi dibanding Jokowi-Amin lebih akurat dibanding lembaga survei yang selama ini mengungulkan petahana.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sugiono saat jumpa pers menanggapi perkembangan naiknya elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi mendekati hari pencoblosan.

“Perkembangan hasil survei, baik yang dilakukan oleh internal pihak kami maupun pihak lain, bahkan lembaga survei dari luar negeri yang terus memantau pemilu di Indonesia hasilnya sangat memuaskan,” ujar Sugiono saat jumpa pers di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Rabu 10 April 2019.

“Tentunya hasil survei ini harus dihormati apalagi dengan bukti bahwa setiap kampanye yang dilakukan pasangan Prabowo-Sandi selalu ‘pecah’. Massa yang datang itu massa riil, massa partisipatif bukan massa yang dimobilisasi dengan cara transaksional,” kata Sugiono.

Sugiono juga menyinggung perbedaan cara berkampanye antara Prabowo-Sandi dengan petahana selama masa kampanye terbuka.

“Kepada pihak kami, masyarakat ikhlas menyumbang, tidak hanya tenaga, pikiran, bahkan dana. Mereka berbondong-bondong datang karena ingin perubahan kepemimpinan. Sementara yang di sana kampanye dengan iming-iming imbalan,” ungkapnya.

Jadi lanjut Sugiono, lembaga survei yang selama ini mengungulkan elektabilitas Prabowo-Sandi seperti Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dan Precision Public Policy Polling (PPPP) dari Amerika lebih tampak akurasinya jika dikaitkan dengan massa kampanye Prabowo-Sandi.

“Ini gelombang manusia yang hadir, gelombang manusia yang ingin perubahan terjadi di negeri ini. Manusia yang memiliki akal sehat tentunya dapat dengan mudah mengetahui bahwa pilpres tahun ini akan dimenangkan Prabowo-Sandi,” ujar Sugiono.

“Dan kenyataan yang terjadi saat ini adalah ini merupakan momentum bahwa rakyat ingin perubahan dan tak mau dibohongi lagi. Dan mereka akan menjaga suaranya di pilpres ini,” tandas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. (bud)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Ini Solusi Sandiaga Atasi Pedagang dan Sopir Angkot di Banten

Published

on

Calon Wakil Presiden pasangan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno melakukan silaturahmi dengan pedagang pasar di Provinsi Banten.

Bantenraya.id, Tangerang Selatan – Calon Wakil Presiden pasangan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno melakukan silaturahmi dengan pedagang pasar di Provinsi Banten. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan pedagang Provinsi Banten mengeluhkan pendapatannya lesu.

“Terima kasih hari ini menerima perwakilan pedagang pasar di Provinsi Banten, terutama dari Tangerang Selatan. Kami di Pasar Jombang, bertemu pedagang yang berharap agar pasar kembali ramai karena agak lesu,” kata Sandiaga di Tangerang Selatan, Sabtu (20/10/2018).

Sandiaga mengatakan, selain pedagang pasar Jombang, pengemudi angkot yang ditemuinya juga mengeluhkan penghasilan yang berkurang drastis saat ini. Sandi menuturkan, pasangan Prabowo-Sandi akan menghasilkan satu program sebagai solusi yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat.

“Prabowo-Sandi akan hadir bersama masyarakat. Kita akan ambil alih kendali ekonomi. Kita perbaiki ke depan agar harga-harga terjangkau dan stabil,” ujar mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Selain itu, menurut Sandiaga, Prabowo-Sandi akan berupaya meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan rakyat. Sebab 65 persen masyarakat Indonesia mengeluhkan peningkatan harga yang sangat memberatkan ekonomi mereka. (ver)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

DPR : Perlu Inovasi Atasi Ketimpangan Antarwilayah Banten

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan.

<strongBantenraya.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan menginginkan pemerintah melakukan langkah-langkah inovatif untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah, seperti antara wilayah Utara dan Selatan dari Provinsi Banten.

“Perlu adanya pemerataan ekonomi di wilayah Utara dan Selatan Provinsi Banten,” kata Marwan Cik Asan dalam rilis, Senin (8/10/2018).

Politisi Partai Demokrat itu menyatakan hal tersebut saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Pemprov Banten, Perwakilan BI Banten, dan BPS Banten di Kota Tangerang, Banten, Jumat (5/10).

Menurut dia, dalam hal pertumbuhan ekonomi Banten wilayah selatan yang didominasi pertanian lebih tertinggal jika dibandingkan dengan Banten wilayah utara yang mayoritas digerakkan industri jasa dan perdagangan.

“Lain halnya dengan Banten Selatan, seperti Lebak dan Pandeglang yang terkenal sebagai kota pertanian, dimana terdapat kawasan yang dilindungi. Sehingga masyarakat di situ tidak mungkin mengupayakan adanya aktifitas pertambangan atau perindustrian,” jelasnya.

Untuk itu, ujar dia, perlu ada solusi kreatif untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Banten Selatan misalnya dengan menjual daya tarik pariwisata atau mendorong keunggulan lainnya yang ada di wilayah tersebut tanpa harus meninggalkan aspek lingkungan dan budayanya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Anarulita Muchtar yang berasal dari Fraksi Nasdem imengatakan, pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendorong pemerataan ekonomi. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending