Connect with us

TOKOH

TIDAK JADI DIRUT, AHOK TETAP JADI BOS BUMN

Published

on

Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama.

Oleh : Budi Purnomo Karjodihardjo

Sebelum menulis artikel ini, saya pernah menulis artikel berjudul “Akhirnya Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menjadi Bos BUMN”. Benar, judul tersebut masih spekulatif mengingat derasnya pihak yang menolak Ahok masuk BUMN.

Namun mencermati dukungan pemerintah yang bulat dan berupaya keras memulihkan citra (image restoration) Ahok, maka saya prediksikan begitu.

Faktualnya, pada Jumat (22/11/2019) Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Bukan Dirut, tetapi tetap jadi bos BUMN.

Erick pun menjelaskan Ahok akan didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang merangkap jadi Wakil Komisaris Utama Pertamina.

Sejak pertemuan Ahok dengan Menteri BUMN Erick Tohir pemberitaan soal Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok berhembus dengan sangat kencang. Wajar saja, Ahok adalah tokoh kontroversi yang setiap aksinya ditunggu publik.

Penolakan Ahok menjadi Bos BUMN datang dari berbagai penjuru. Dari dalam internal Pertamina sendiri, Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di sana.

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli juga mengomentari rencana Presiden Jokowi menjadikan Ahok sebagai pejabat perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).

Ketua umum PA 212 Slamet Maarif menilai Ahok kurang tepat memimpin BUMN. Belum lagi rencana aksi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang sudah siap turun gunung ke jalanan.

Sejumlah akademisi dan pengamat Ekonomi juga bisa digoogling memberikan komentar sentimen negatif kepada Ahok. Begitulah banyak sekali serangan terhadap Ahok yang datang menyerbu.

DUKUNGAN KUAT RESTORASI CITRA DARI PEMERINTAH

Saya ingin memotret peristiwa ini dari kacamata Image Restoration Theory atau pemulihan citra, bukan sisi pro kontra dan kontroversi perpolitikannya.

Adalah hal sangat mendasar dan wajar bahwa setiap tokoh publik ingin citranya selalu baik dan reputasinya semakin baik. Terlepas dari apakah itu tokoh yang baik atau tidak.

Pencetus Image Restoration Theory Prof William Benoit menyebutkan bahwa ada sejumlah strategi komunikasi yang diandalkan bisa merestorasi citra dan memulihkan nama baik dengan manajemen reputasi yang tepat.

Nah, dari kacamata Teori Pemulihan Citra sebenarnya terbaca bahwa pemerintah secara bulat dan super kompak berupaya melakukan restorasi citra terhadap Ahok.

Saya melihat, setidaknya ada tiga langkah pemulihan citra dalam strategi Reducing Offensiveness of Event (yang menjadi bagian penting dari komponen Teori Pemulihan Citra) yang sudah bergulir.

Strategi Reducing Offensiveness of Event ini bertujuan untuk mengurangi resistensi publik agar kesalahan yang dialamatkan kepada Ahok bisa minimalisasi. Dalam konteks ini ada tiga langkah yang sudah dilakukan, antara lain :

Pertama, strategi Bolstering. Dengan adanya statement petinggi pemerintahan yang menyajikan info mengenai tindakan-tindakan positif yang sudah dilakukan di masa lalu, yang diharapkan bisa diterima publik dengan baik.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi yang diyakini menjadi orang yang merekomendasikan langsung nama Ahok kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi petinggi di perusahaan pelat merah tersebut.

“Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Dan ini masih dalam proses seleksi,” kata Jokowi ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/11) lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga berpendapat bahwa BUMN dapat diisi oleh profesional.

“Kalau BUMN kan sekarang beberapa bisa diisi oleh profesional, jadi tidak ada masalah itu,” kata Airlangga.

Kedua, strategi Attack Accuser. Dilakukan dengan cara menyerang kredibilitas yang menuduh, dengan mempertanyakan kompetensi dan hal lainnya, dan diharapkan perhatian publik pun berpindah ke penuduh.

Hal ini terlihat dari statemen Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut dia yang menolak Ahok justru perlu dipertanyakan.

“Kalau orang baik ada yang tidak setuju masuk, kan yang tidak setuju masuknya perlu dipertanyakan,” ujar Luhut di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Hal serupa juga disampaikan Staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, yang menduga upaya FSPPB menolak Ahok bergabung di perusahaan pelat merah dilatari dua faktor, yang berkaitan dengan sikap transparansi Ahok dan perbedaan politik.

Ketiga, strategi Minimization. Yaitu dengan melakukan upaya-upaya yang bisa mengurangi perasaan negatif dengan cara-cara persuasi kepada publik, sekaligus meyakinkan publik bahwa yang terjadi tidaklah seburuk seperti yang dipikirkan, dipersepsikan, atau yang terjadi.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman meralat pernyataannya soal kewajiban Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus mundur dari PDI-P jika menjabat bos BUMN.

“Kader tidak masalah (menjadi Bos BUMN), sepanjang bukan pengurus parpol dan/atau calon legislatif dan/atau anggota legislatif,” kata Fadjroel kepada wartawan, Senin (18/11/2019).

Strategi ini biasanya juga dilakukan secara senyap dan diam-diam. Sebagai mantan pejabat nomor satu di DKI Jakarta tentunya Ahok sudah berpengalaman dan sangat paham serta mengerti urgensi meredam api membesar.

KEPUTUSAN POLITIK DI DUNIA BISNIS

Biasanya dalam berbagai kesempatan, pemerintah punya banyak opsi untuk bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan tunjuannya. Pemerintah punya otoritasnya, Presiden pun punya hak prerogatif yang sangat powerfull.

Apalagi semua pihak terkait, pihak pemerintah, istana, Kementerian BUMN, dan para pendukung Ahok terlihat mulai intensif melakukan strategi public relations & komunikasi, dengan manajemen reputasi yang efektif.

Inilah saatnya rakyat Indonesia menyaksikan kontestasi dan perhelatan politik yang lainnya di dunia bisnis dan korporasi, terutama BUMN.

Memang benar di dunia ini, tidak ada yang mustahil, selalu saja terbuka berbagai opsi dan kemungkinan. Seberapapun kecilnya peluang itu.

Apapun endingnya sudah diputuskan, Ahok menjadi. Komisaris Utama BUMN. Tentu banyak PR besar yang harus dituntaskan untuk Pertamina, termasuk mengembalikan nama baiknya, merestorasi citra, dan melambungkan reputasinya lagi.

Kita berharap mudah-mudahan rakyat – yang menjadi pemegang saham terbesar BUMN, yang seringkali dilupakan – bisa turut menikmati kontribusi yang diperoleh dari BUMN. Semoga.

[Oleh: Budi Purnomo Karjodihardjo. Penulis adalah seorang mediapreneur dan praktisi komunikasi. Budi dan timnya, RESTART – Media Restoration Agency, menyediakan waktu untuk membantu personal/korporasi yang menghadapi masalah komunikasi dengan pendekatan Image Restoration Theory]

(*) Tulisan ini sudah dipublikasikan media Opiniindonesia.com


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

TOKOH

BELAJAR STRATEGI MEMULIHKAN CITRA DARI AGNES MO

Published

on

Agnez Mo, adalah seorang Penyanyi berkebangsaan Indonesia.

Oleh : Budi Purnomo Karjodihardjo

PERNYATAAN penyanyi Agnes Mo yang menyebutkan bahwa dirinya tidak memiliki darah Indonesia dalam wawancara Build bersama Kevan Kenney di New York City, Amerika Serikat, langsung menjadi kontroversi hingga sekarang.

Polemik dan komentar datang dari berbagai penjuru. Mulai dari sesama selebritas hingga politisi dan pihak pemerintah. Soal konten masalah ini, silahkan googling sendiri. Masih trending topic di media.

Menarik untuk disimak adalah communications action dan strategi public relations yang dilakukan oleh Agnes Mo (dan tim manajemennya) sejak saat menghadapi krisis sampai upayanya memulihkan kembali citra ke depannya.

Dalam pandangan saya, ada beberapa point penting atau pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Agnes Mo dalam strategi komunikasi krisis dan manajemen reputasi yang dilakukan menghadapi masalah ini. Antara lain :

Pertama, Segera Lakukan Klarifikasi

Begitu ada pemberitaan negatif dan kabar buruk, ataupun berita yang dianggap salah paham atau misleading, tanpa banyak menunggu pihak Agnes Mo secara spontan langsung bereaksi dengan cepat.

Kecepatan klarifikasi ini sangat penting, karena prinsip memadamkan api kecil jauh lebih mudah dibandingkan dengan memadamkan kebakaran besar juga berlaku di dunia komunikasi.

Dalam hal krisis, kecepatan klarifikasi bisa berarti memangkas pekerjaan lainnya sekaligus menentukan tingkat kesuksesan dalam menangani krisis.

Klarifikasi thap pertama, Agnes Mo memilih klarifikasi via intagramnya, dibandingkan penyebaran Press Release ataupun mengundang media via Press Conference.

Memang karifikasi tercepat yang bisa dilakukan adalah via medsos yang akunnya dipegang sendiri, sehingga bisa langsung klarifikasi secara real time. Agnes Mo sudah melakukannya dengan baik.

Kedua, Melakukan Duplikasi Klarifikasi

Meskipun sudah melakukan klarifikasi via medsos, Agnes Mo juga meladeni wawancara di berbagai media entertaiment baik media online maupun televisi.

Itulah yang disebut sebagai duplikasi klarifikasi. Dalam dunia online reputation nanagement, hal ini sangat penting dilakukan. Mengapa?

Semakin banyak munculnya berita pisitif yang berasal dari kita, akan menenggelamkan berita negatif dari pihak yang kontra di situs mesin pencari.

Dengan demikian memudahkan tim online reputation management untuk menyingkirkan berita negatif ke halaman belakang google.

Keuntungan lainnya dari duplikasi klarifikasi ini adalah bisa menjawab semua pertanyaan dan meluruskan kesalahpahaman publik dalam forum yang beragam.

Ketiga, Menyiapkan Juru Bicara yang Baik

Juru bicara yang baik bisa disesuaikan dengan seberapa besar tingkat krisis yang terjadi. Dalam persoalan ini, menurut saya adalah masalah kesalahpahaman dan persoalan misleading yang digoreng, sehingga relatif mudah untuk ditangani.

Sehingga tampilnya Agnes Mo sendiri atau keluarganya yang tampil sebagai juru bicara mahkota adalah pilihan yang sangat tepat. Media dan publik sangat menunggu penjelasan, klarifikasi, dan argumentasi atas pernyataan Agnes.

Keempat, Dukungan Opinion Leader

Disadari atau tidak, dukungan third parties opinion leader – pemimpin opini pihak ketiga juga datang menjadi pihak yang pro Agnes Mo. Ini juga terjadi setelah Agnes Mo gencar melakukan klarifikasi.

Dari pihak pemerintah, komentar Kepala Staf Presiden RI Jend (purn) Moeldoko berkomentar positif. Demikian juga ahli sejarah yang menjelaskan secara clear soal darah Indonesia yang tidak menyalahkan Agnes Mo.

Sejumlah selebritas papan atas, juga tidak terburu-buru menghakimj Agnes Mo. Mereka netral bahkan cenderung pro Agnes, seperti Daniel Mananta, Anji, Anggun C Sasmi, Sahrul Gunawan, Mona Ratuliu, dan masih banyak lagi.

Kelima, Perlukah Minta Maaf?

Agnes Mo mengaku tidak paham saat mendengar adanya desakan dia harus meminta maaf. Apanya yang harus minta maaf?

“Minta maaf karena saya jujur bahwa saya tidak punya garis keturunan, atau minta maaf karena saya mempromosikan Indonesia punya keberagaman?” katanya dalam wawancara bersama Deddy Corbuzier yang ditayangkan di saluran YouTube Deddy, pada Jumat (29/11/2019).

Namun demikian, dari sisi image restoration, sebenarnya minta maaf tidak harus selalu dikaitkan dengan soal benar dan salah. Katakanlah Agnes Mo itu benar dan tidak salah, kemudian minta maaf. Pasti dampaknya akan luar biasa.

Tentu saja, mekanisme dan teknis penyampaian kontennya harus dipersiapkan secara matang. Misalnya, kontennya bukan minta maaf yg ditanyakan Agnes di atas, minta maaf atas tanggapan yang disalahpahami sehingga menyita perhatian publik.

Minta maaf meskipun tidak bersalah, adalah pesan komunikasi bahwa kita memiliki itikad baik untuk mengakhiri konflik dan kontroversi agar tidak berkepanjangan.

Tentu poin ini hanya sekedar saran saya saja. Menurut Prof William Benoit penemu Image Restoration Theory, strategi Mortification (minta maaf) merupakan strategi pemulihan citra yang paling pamungkas dan paling elegan.

Penutup

Langkah-langkah komunikasi yang sudah dilakukan berjalan cukup efektif. Terlihat simpati publik sudah mulai bergeser, yang tadinya benci sekarang sudah mulai netral dan yang netral bisa berubah menjadi rindu.

Dalam sepekan ke depan atau maksimal sebulan ke depan, saya prediksikan situasi krisis yang menimpa Agnes Mo akan berakhir. Kalaupun masih bergulir, kondisinya sudah berubah jauh dan pihak Agnes Mo berada di atas angin.

Hal itu bisa terjadi jika Agnes Mo bisa menjaga situasi dan kondisinya tetap bertahan seperti ini. Namun jika ada malpraktek dalam strategi komunikasinya, kita tidak tau apa yang terjadi di depan.

Kita tidak tau apakah ada stunami komunikasi susulan yang menyerang Agnes Mo atau tidak, karena krisis biasanya datang tidak diundang, mendadak dan tidak terduga. Semoga aman-aman saja, dan tidak ada apa-apa. (*)

Budi Purnomo Karjodihardjo adalah praktisi media dan komunikasi.

(*) Tulisan ini sudah dipublikasikan di media Femme.id

Baca juga tulisan Budi Purnomo Karjodihardjo yang lainnya, terutama seputar manajemen reputasi, manajemen krisis, pencitraan, restorasi reputasi, dan pemulihan citra di official website Budipurnomo.com. Terima kasih.

Budi dan timnya, RESTART – Media Restoration Agency, menyediakan waktu untuk membantu personal/korporasi yang menghadapi masalah komunikasi dengan pendekatan Crisis Management, Image Restoration Theory, dan Online Reputation Management.


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TOKOH

UPAYA MANAJEMEN KRISIS DAN KECEPATAN UNTUK PEMULIHAN CITRA GARUDA

Published

on

Bos Garuda sudah pasti akan diganti, bukan tidak mungkin pergantian bos diikuti oleh direksi yang lainnya sehingga momentum ini bisa menjadi titik balik bagi Garuda untuk memulihkan reputasinya.

Oleh : Budi Purnomo Karjodihardjo

HINGGA saat ini belum ada klarifikasi dari Dirut/Direktur yang maskapai penerbangan PT (Persero) Garuda Indonesia kepada publik terkait barang mewah ilegal berupa moge Harley dan sepeda brompton yang dibawanya.

Padahal sejumlah tokoh kunci dari pihak pemerintah sudah berkomentar. Mulai dari Dirjen Bea Cukai, Dirjen Hubdar, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN.

Ada apa ini? Pasti karena situasinya sulit, mereka butuh waktu untuk menyusun argumentasi. Apalagi, media menyebutkan, barang mewah itu datang bersama dengan rombongan bos Garuda yang menumpang pesawat baru Garuda, A330-900 Neo, yang terbang dari Perancis.

Korporasi Garuda, dan bosnya sekaligus, masuk dalam perangkap situasi krisis terpadu, yang mestinya ditangani oleh Tim Manajemen Krisis yang sepatutnya dipimpin oleh bosnya langsung.

Tim Manajemen Krisis seharusnya cepat tanggap dan mengambilo keputusan segera (dalam hitungan jam), karena melibatkan beberapa kementerian sekaligus. Jadi tidak boleh salah jalan, lamban atau terlambat

Strategi Komunikasi Krisis

Situasi krisis yang tidak terduga seperti ini memang menyulitkan pihak Garuda dan tim komunikasi yang terlibat dalam manajemen krisis, karena hal ini menyangkut persoalan nasib posisi bos di BUMN tersebut.

Artinya ada 3 pilihan prioritas strategi komunikasi krisis pemulihan citra (image restoration) atau pemulihan reputasi yang harus dilakukan paling prioritas.

Pertama, apakah pemulihan citra koporasi duluan. Kedua, pemulihan citra bos Garuda duluan. Ketiga, pemulihan citra keduanya berjalan paralel, yang jelas-jelas sulit dijalankan.

Rupanya Garuda memilih pemulihan citra bosnya terlebih dahulu. Vice President Garuda, M Ikhsan Rosan menjelaskan semua barang yang dibawa di dalam pesawat telah dilaporkan kepada petugas kepabeanan, termasuk bawaan (bagasi) karyawan onboard Garuda.

Dalam ilmu komunikasi, yaitu image restoration theory, apa yang disampaikan Garuda mengunakan strategi ganda. Pertama, strategi Simple Denial yaitu melakukan penyangkalan terhadap temuan Dirjen Bea Cukai. Kedua, strategi Shifting The Blame, mengunakan korban karyawan onboard, maksudnya tentu untuk melindungi bos.

Namun strategi restorasi citra untuk menjaga kepentingan bos BUMN tidak mempan, dan tidak cukup kuat. Strategi pemulihan restorasi yang diambil Garuda bertentangan dengan temuan, data, wawancara dan fakta yang diperoleh Dirjen Bea Cukai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan mengatakan, anak buah bos Garuda sempat pasang badan mengaku sebagai pemesan onderdil Harley Davidson ilegal. Kedok terbongkar usai kajian menyeluruh dilakukan oleh Kemenkeu.

Kurang Tanggap

Dalam pandangan saya, Tim Manajemen Krisis Garuda kurang tanggap atau malahan tidak bisa membaca sinyal-sinyal komunikasi yang diluncurkan pihak pemerintah.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengingatkan agar direksi Garuda memiliki jiwa layaknya samurai. Seorang pemimpin harus punya posisi yang jelas. Tidak bisa, mengorbankan orang lain.

“Itu juga bagian dari leadership. Kemarin saya sudah saran, sebelum dicopot lebih baik mengundurkan diri, jika sudah merasa salah,” lanjut dia” ujar Erick.

Apa yang dimaksudkan Erick sudah terang benderang dan sangat jelas. Malahan dia memberikan solusi bagi Bos Garuda untuk bisa landing dengan terhormat.

Menurut Teori Pemulihan Citra, apa yang diusulkan Erick adalah strategi Mortification. Strategi ini menjadi alternatif paling akhir yang disebut oleh Prof. William Benoit dalam teori komunkasinya.

Strategi ini dinilai sangat elegan, karena mengakui kesalahan, dan dengan jelas meminta pengampunan atas kesalahan tindakan yang sudah dilakukan, dan menerima konsekuensi atas kesalahannya.

Sayang sekali, langkah ini tidak diambil oleh Bos Garuda. Bisa jadi terlambat mengambil keputusan, dan belum sempat diumumkan kepada publik. Sampai akhirnya Menteri BUMN kemudian mengambil tegas memecat bos BUMN.

Restorasi Citra

Nasi sudah menjadi bubur. Bos Garuda sudah pasti akan diganti, bukan tidak mungkin pergantian bos diikuti oleh direksi yang lainnya sehingga momentum ini bisa menjadi titik balik bagi Garuda untuk memulihkan reputasinya.

Bos baru Garuda nanti akan memimpin Tim Manajemen Krisis yang akan menerapkan segala strategi untuk memulihkan citra, merestorasi reputasinya.

Mestinya dengan menerapkan good corporate governance (tata kelola usaha yang baik) sebagai BUMN secara ketat, dan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik (full disclosure) sebagai perusahaan publik, secara tertib saja dampaknya akan positif.

Belum lagi pengawasan yang dilakukan oleh tiga kementerian, yaitu Kemenkeu, Kemenhub, dan Kemen BUMN, mestinya Garuda dan bosnya sulit untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji.

Saran saya, lakukan kewajiban keterbukaan informasi publik secara teratur melaui event Public Expose. Undang audience dari berbagai pihak, mulai dari wartawan hingga opinion leader.

Tentu harus ada konten yang positif yang akan dishare kepada publik dalam setiap event Public Expose, silahkan saja dipikirkan oleh Tim Manajemen Krisis, Tim Komunikasi, maupun Tim Pemulihan Citra Garuda.

Yang jelas, kecepatan pengambilan keputusan untuk pemulihan citra yang tepat dan efektif sangat menentukan bagi Garuda untuk melewati krisis dengan cepat atau lambat. Kita lihat saja.

Budi Purnomo Karjodihardjo adalah praktisi media dan komunikasi.

(*) Tulisan ini sudah dipublikasikan di media Hello.id

Baca juga tulisan Budi Purnomo Karjodihardjo yang lainnya, terutama seputar manajemen reputasi, manajemen krisis, pencitraan, restorasi reputasi, dan pemulihan citra di official website Budipurnomo.com. Terima kasih.

Budi dan timnya, RESTART – Media Restoration Agency, menyediakan waktu untuk membantu personal/korporasi yang menghadapi masalah komunikasi dengan pendekatan Crisis Management, Image Restoration Theory, dan Online Reputation Management.


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TOKOH

RED ALERT DAN UPAYA RESTORASI REPUTASI BUMN

Published

on

Budi Purnomo Karjodihardjo adalah praktisi media dan komunikasi.

Oleh: Budi Purnomo Karjodihardjo

Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang sangat menegangkan bagi sejumlah bos BUMN yang mendapat predikat red alert (sinyal merah) dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Altman Z-Score memberikan skor berdasarkan hasil analisis prediksi kebangkrutan, tingkat kesulitan likuiditas, dan kemampuan memenuhi kewajiban.

Predikat red alert mengindikasikan BUMN termasuk zona financial distress — media menyebut dengan istilah “rentan bangkrut”. Sedangkan, yellow alert adalah zona waspada, dan green alert merupakan zona aman.

Di hadapan anggota DPR-RI, Menkeu Terbaik di Asia Pasifik Tahun 2019 versi Majalah Keuangan Finance Asia itu juga mengumumkan puluhan BUMN dalam zona red and yellow alert.

Dari kacamata komunikasi, saya melihat pengumuman ini sebagai double crisis, ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Situasi yang sangat mengenaskan. Dengan adanya berita buruk dari Kemenkeu ini, maka BUMN yang bertanda merah dan kuning akan semakin terpuruk, setidaknya dalam hal reputasi.

BUMN yang semula reputasinya kinclong — meskipun kinerjanya kurang baik, kini langsung terpuruk. Yang tadinya masih berpotensi reputasinya terpuruk, kini menjadi realitas. Padahal, harusnya dipahami bahwa corporare reputation memiliki peranan penting bagi keberhasilan bisnis dan menjadi salah satu intangible asset yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan .

Jika demikian adanya, apa yang harus dilakukan BUMN? Segera melakukan berbagai langkah komunikasi, strategi public relations dan manajemen reputasi untuk melakukan restorasi reputasi dan pemulihan citra.

Urgensi Restorasi Reputasi
Bagi korporasi termasuk BUMN, semakin baik reputasi perusahaan di mata pasar maka semakin diminati produk/jasa perusahaan tersebut untuk digunakan. Semakin besar tingkat minat pasar terhadap produk/jasa maka semakin besar peluang perusahaan menambah sales. Dan pada akhirnya semakin besar perusahaan tersebut konsisten dalam mencetak laba.

Perusahaan dengan reputasi yang baik akan dinilai tinggi oleh pasar. Produk/jasa yang dihasilkanpun juga akan dihargai tinggi, karena reputasi memiliki harga tersendiri. Belum lagi jika korporasi tersebut sudah menjadi public company, tentu reputasi itu ibarat gelas kaca yang mesti dijaga dengan segala cara karena sangat menentukan harga saham di pasar modal.

Bukan itu saja, jika saat ini korporasi sedang mengambil upaya restrukturisasi dengan lembaga keuangan, atau sedang melakukan penjajakan bisnis dengan investor potensial, tentu corporate action bisa terganggu.

Begitulah, pentingnya reputasi bagi korporasi. Oleh karenanya, tidak ada pilihan lain, di saat reputasi terpuruk, BUMN harus segera mengambil upaya image restoration atau pemulihan citra atau restorasi reputasi.

Jika reputasi BUMN baik, tentu akan mempermudah jalan bagi korporasi untuk memperbaiki kinerja keuangan BUMN, apapun jalan restrukturisasi yang ditempuhnya. Sebaliknya, reputasi yang buruk akan menjadi batu sandungan tersendiri.

Aktivasi Media Center
Dalam pandangan saya, pasca cap buruk disematkan, mestinya BUMN segera membentuk Tim Manajemen Krisis untuk mengukur seberapa besar daya rusaknya terhadap reputasi perusahaan.

Setelah mengetahui besar kecilnya krisis yang ditimbulkan, jangan lantas berpikir tidak ada lagi gempa susulan. Ingat, krisis bisa terjadi sewaktu-waktu.

Mengapa? mungkin saja DPR ingin mengorek info lebih dalam mengenai apa yang menyebabkan BUMN di ambang kebangkrutan. Belum lagi pengamat, peneliti ataupun opinion leader yang inline dengan bisnis BUMN tersebut.

Belum lagi jurnalis dan media beranggapan bahwa bad news is good news, tentu akan mendalami masalah ini. Padahal banyak kelompok wartawan yang relevan dengan BUMN. Baik yang ngepos di Kantor Kemenkeu, Kantor Kemen BUMN ataupun Kantor Kementerian teknis lainnya.

Jika wartawan finansial (yang biasa meliput di pasar modal) mungkin lebih kebutuhan info yang menyangkut finansial. Namun, jika urusannya dengan wartawan yang biasa mangkal di Kepolisian, Kejaksaan Agung, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tentu lebih gawat jika masalahnya penyalahgunaan keuangan BUMN.

Di sinilah pentingnya Tim Manajemen Krisis untuk mengaktifasi lembaga Media Center (Tim Komunikasi, atau Tim Public Relations, atau apapun namanya). Selain bos BUMN yang diincar para pemburu berita atau media ketika krisis menerpa perusahaan, Tim Media Center menjadi salah satu nara sumber incaran mereka berikutnya.

Peran Tim Media Center lah yang menjadi penentu sukses-tidaknya perusahaan bisa melewati krisis dengan cepat atau lambat. Atau malah menambah beban masalah krisis, jika tidak melakukan langkah pemulihan reputasi dengan tepat.

Tim Media Center berperan strategis dalam menyiapkan spoke person yang tepat, antara lain menyiapkan bos BUMN untuk dapat menghadapi sekaligus menjawab pertanyaan media maupun publik, secara efektif.

Tim Media Center pula yang harus merumuskan proses perencanaan program komunikasi untuk penanganan krisis. Termasuk, mengatur lalu-lintas sekaligus memantau jalannya perkembangan krisis sampai berhasil dilalui.

Perlu Dukungan Pemerintah
Saat ini banyak juga bos BUMN yang sedang menunggu panggilan Menteri BUMN Erick Thohir yang sudah terang-terangan menyatakan akan melakukan pergantian bos BUMN hingga akhir tahun 2019 ini.

Bagaimana nasib bos BUMN yang mendapat predikat red alert dan yellow alert? Tentu seperti telor di ujung tanduk. Lalu bagaimana kiprah dan perjuangannya untuk mendongkrak kinerja BUMN? Mudah-mudahan saja mereka masih tetap semangat.

Dari sisi pergantian bos BUMN, pemerintah kelihatannya perlu segera mengeksesusinya segera agar tidak menimbulkan spekulatif tapi memberikan kepastian sehingga bisa memantapkan langkah BUMN ke depannya. Dengan demikian, momentum pergantian bos BUMN dan juga suntikan finansial dalam bentuk penanaman modal pemerintah bisa menjadi dorongan besar untuk start memulai pemulihhan citra atau restorasi reputasi BUMN.

Sesungguhnya dukungan pemerintah dalam memberikan iklim yang kondusif bagi BUMN tidak bisa diabaikan. Pernyataan (statement) yang bijak kepada publik sangat penting untuk memberikan sentimen positif kepada pasar.Memberikan predikat negatif atau statement buruk kepada BUMN bukan hanya menyulitkan BUMN itu sendiri, tetapi bisa juga menyulitkan pemerintah sebagai pemegang saham.

Jika BUMN tersebut sudah menjadi perusahaan publik, tentu pasar bisa langsung bereaksi negatif (harga saham bisa jatuh) terhadap sentimen yang tidak kondusif. Jika belum, bisa jadi akan menyulitkan langkah restrukturisasi ke depan.

Menjaga reputasi BUMN tetap baik dan memulihkannya citranya jika terpuruk adalah tanggungjawab semua pihak terutama bos (manajemen) BUMN dan pemegang saham (pemerintah), dan juga stakeholder.

Diperlukan simbiosis, sinergitas, kebersanaan, dan saling dukung serta bersatu padu untuk memulihkan reputasi. Jika reputasinya pulih, mudah-mudahan bisa diikuti memuluskan upaya penyehatan kinerja BUMN.

Yang jelas, jika sudah sehat manajemennya, kemudian menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, sekaligus menjalankan keterbukaan informasi publik secara konsisten, maka bisa dipastikan reputasi BUMN akan baik. Semoga.

Budi Purnomo Karjodihardjo adalah praktisi media dan komunikasi.

(*) Tulisan ini sudah dipublikasikan di media Investor.id

Baca juga tulisan Budi Purnomo Karjodihardjo yang lainnya, terutama seputar manajemen reputasi, manajemen krisis, pencitraan, restorasi reputasi, dan pemulihan citra di official website Budipurnomo.com. Terima kasih.

Budi dan timnya, RESTART – Media Restoration Agency, menyediakan waktu untuk membantu personal/korporasi yang menghadapi masalah komunikasi dengan pendekatan Crisis Management, Image Restoration Theory, dan Online Reputation Management.


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending